Nasihat untuk Gubsu Edy Rahmayadi 

Seorang pemimpin harus menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini menjadi salah satu indikator seorang pemimpin dicap berhasil atau tidak dalam menjalankan roda kepemimpinan. Oleh karena itu pemimpin harus senantiasa berada di jalur yang benar sebagai tauladan, baik dari apa yang diucapkan maupun yang dilakukan.

Pernyataan diatas layak ditujukan kepada Gubernur Sumatera sebagai nasihat dalam menjalankan roda pemerintahan hingga tahun 2023 nantinya. Bagaimana tidak, belum genap setahun dalam menjalankan tugas, Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara masih belum mencerminkan sosok pemimpin yang layak menjadi inspirasi.

Muat Lebih

Mulai dari sikap arogan yang berulang kali dipertontonkan dan diliput berbagai media, hingga pernyataan untuk mundur yang tanpa segan diucapkan purnawirawan Jenderal bintang tiga TNI itu hingga beberapa kali sebagai ancaman jika masyarakat tidak mau dipimpinnya.

Masyarakat Tidak Mau Dipimpin?

Pada saat meresmikan kantor PWI Sumut yang dirangkai dengan jalan sehat pada Minggu (28/4/2019) yang lalu, menjadi mementum paling baru Edy Rahmayadi mengancam akan mengundurkan diri. Hampir sama dengan sebelumnya, mantan Pangkostrad itu mengancam akan mundur 4 bulan lagi atau setahun masa kepemimpinannya apabila masyarakat tidak mau dipimpinnya.

Pertanyaannya adalah, bagaimana yang disebut sebagai masyarakat tidak mau dipimpin? dan kenapa masyarakat tidak mau dipimpin?.

Penulis ingin memulai pada persoalan masyarakat yang tidak mau dipimpin. Diawal penulis ingin memberikan catatan bahwa masyarakat sipil sangat berbeda dengan pasukan TNI. Pesan ini penulis sampaikan mengingat bahwa sebelum menjadi Gubernur yang memimpin masyarakat sipil, Edy Rahmayadi adalah Pangkostrad yang memimpin pasukan angkatan darat TNI.

Kita tentu sadar, posisi panglima di TNI serta merta menjadikan prajurit dibawahnya harus patuh dan taat dalam segala kondisi. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat biasa, sistem komando tidak bisa digunakan kepada masyarakat yang notabene memiliki beragam sifat.

Hal ini mungkin menjadi hal baru bagi Edy dalam proses kepemimpinan. Namun siap ataupun tidak saat ini, pendaftaran sebagai calon Gubernur tahun 2018 yang lalu dapat diartikan bahwa mantan ketua PSSI itu sudah sangat siap pada persoalan ini.

Lalu kenapa masyarakat tidak mau dipimpin? Hal ini penulis lihat efek jauh sebelum Edy Rahmayadi dan Musa Rajecksah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mulai dari pendaftaran hingga kampanye, Edy harus sadar bahwa masyarakat sudah terbelah kedalam dua kelompok berdasarkan pilihan politiknya.

Mau tidak mau, hal itulah yang kemudian menciptakan adanya masyarakat yang masih belum senang dipimpin oleh Edy. Bahkan ada masyarakat menjadi kelompok oposisi yang serta merta mengkritik segala program yang dijalankan pemerintahan daerah Sumatera Utara. Namun hal itu bukanlah sebuah kesalahan, didalam era demokrasi hadirnya oposisi menjadi pengawas kinerja pemerintah. Satu-satunya untuk melawan kelompok oposisi tentu adalah dengan memperbaiki kinerja.

Bahkan orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinan Edy mungkin juga lahir dari orang-orang yang memilihnya di pilgubsu dulu. Dengan alasan janji-janji yang tidak ditepati, hingga sikap sikap yang dipertontonkan tidak sesuai ekspektasi masyarakat yang memilihnya.

Di sinilah kemudian seorang Gubernur harus berperan untuk kembali mencuri hati rakyat, dengan sikap, realisasi janji janji, hingga program-program baru yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Itu yang perlu dilakukan, bukan mengancam mundur untuk membuat masyarakat proaktif dalam mendukung program pemerintah.

Jika mengacu kepada kemampuan dalam mengorganisir, Gubernur Edy harus memiliki kemampuan Human relations. Human relations adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai kepuasan bersama yang memperhatikan aspek manusiawi melalui pendekatan persuasif atau tatap muka dan didasari motif.

Mundur ya mundur saja

Terlalu dini sebenarnya jika Gubernur Edy ingin mendapatkan utuhnya cinta masyarakat hanya dalam setahun memimpin. Jika berkaca pada proses pemerintahan di Indonesia secara umum, presiden Soeharto yang memimpin Indonesia hingga 32 tahun saja tidak mampu mendapatkan dukungan rakyat secara utuh. Bahkan parahnya, Soeharto harus mengakhiri masa jabatan karena desakan rakyat yang bergelombang.

Untuk itu, Edy Rahmayadi harusnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya. Bahkan harus memiliki progres yang positif di setiap harinya. Penting juga bagi Edy untuk memperbaiki sikapnya yang penulis anggap berpribadian ganda, terkadang arogan seperti seorang ksatria dan dibeberapa kesempatan juga sedang “merajuk” layaknya seorang wanita. Lussier (2010) mengungkapkan bahwa hubungan manusia antara pemimpin dan pengikut akan berbeda sesuai dengan gaya kepemimpinan.

Namun demikian, jikalau Gubernur Edy ingin mengundurkan diri karena alasan dukungan penuh masyarakat itu, ya silahkan saja. Mundur ya mundur aja, tidak perlu memberikan “ancang-ancang” terlalu lama. Tanggung jawab mengurus pemerintah Sumut bukan hanya bisa oleh Gubernur Edy Rahmayadi, percayalah tidak akan terjadi hal yang berlebihan jika Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya.

Penulis : Ketua Badko HMI Sumut, Mhd Alwi Hasbi Silalahi

Pos terkait