Pemecatan 59 Orang ASN di Papua Barat Tunggu Ketetapan Pengadilan

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiono (Phil/Digtara)

digtara.com | MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Papua Barat, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Saat ini, tercatat ada sekira 59 orang ASN yang tengah menghadapi kasus hukum dalam tindak pidana korupsi.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat. Sugiyono menyebutkan, untuk pelaksanaan PTDH itu, saat ini pihaknya tinggal menunggu diterbitkannya keputusan berkekuatan hukum tetap (incracht) dari Pengadilan atas kasus yang menyeret ke 59 ASN Papua Barat itu.

Muat Lebih

“Kalau sudah keluar suratnya, tidak ada upacara pemberhentian atau semacamnya. Surat Keputusan pemberhentian Tidak Hormat akan diserahkan langsung kepada ASN bersangkutan,”kata Sugiono.

Dessy Siwabessi, pegawai Pemkot Sorong dan Derek Asmuruf, Sekwan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni saat menjalani pemeriksaan kasus korupsi (Phil/Digtara)

Sugiono memaparkan, dari 59 orang ASN itu, 18 orang diantaranya merupakan ASN yang bertugas di lingkungan Pemprov Papua Barat. Sementara sisanya merupakan ASN di sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat.

“Terkait proses pemberhentian, Badan Kebegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat pun telah memastikan penghapusan Hak sebagai Abdi Negara termasuk Hak atas gaji pensiun ke-59 ASN tersebut,”tandasnya.

[AS]

Pos terkait