DPR Minta Alur Laut Pelabuhan Belawan Direvitalisasi

digtara.com | MEDAN – Revitalisasi alur laut menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak dalam pengembangan Pelabuhan Belawan di Kota Medan, Sumatra Utara

Hal itu menjadi kesimpulan tim Komisi V DPR RI dalam kunjungannya ke Pelabuhan Belawan, Kamis (11/7/2019).

Muat Lebih

Usai pertemuan dengan beberapa pemangku kewenangan terkait di Pelabuhan Belawan, termasuk Pelindo 1, mereka menilai salah satu kebutuhan yang perlu segera disikapi pemerintah adalah revitalisasi alur laut untuk mendukung operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase II.

“Perlu alur laut yang baik, yang lebar dan dalam, untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Belawan tahap II,” ujar Juru Bicara Tim Komisi V Sigit Sosiantomo seusai pertemuan.

Menurutnya pelebaran dan pendalaman alur laut (revitalisasi alur), termasuk kegiatan pengerukan, adalah tugas pemerintah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Sejauh ini pemerintah dinilai belum menjalankan tugas itu dalam pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan.

Untuk itu mereka juga sudah meminta Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan untuk mengajukan dilakukannya kegiatan revitalisasi alur laut ke kementerian terkait.

Sebelumnya, Sugit Sosiantomo mengungkapkan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menginventarisir masalah-masalah yang masih menghambat usaha pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Belawan.

Mereka juga ingin melihat langsung kondisi sarana dan prasarana di Pelabuhan Belawan, serta sejauh mana progres pembangunan TPK Belawan Fase I dan II.

Mereka pun sekaligus ingin mengetahui rencana-rencana ke depan Pelindo 1 dalam mengelola Pelabuhan Belawan yang dilintasi jalur pelayaran tersibuk dunia, Selat Malaka.

Bagi Komisi V,  kunjungan itu penting dilakukan karena Belawan merupakan pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia, setelah Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya.

Ini juga sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan kinerja Pelindo 1 yang sepanjang tahun lalu menjadi BUMN pendulang keuntungan signifikan, yakni mendekati Rp 1 triliun.

“Bila marginnya semakin besar, tentu harapan kami dapat membantu APBN untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatra Utara,” ujarnya.

[AS]

Pos terkait