Kuliner

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:31 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Logo Cap Halal dari MUI (ilustrasi/net)

Logo Cap Halal dari MUI (ilustrasi/net)

Mulai Besok, MUI Tak Lagi Jadi Institusi Penerbit Serfifikat Halal di Indonesia

digtara.com | JAKARTA – Mulai besok Kamis 17 Oktober 2019, Majelis Ulama Indonesia tidak lagi menjadi institusi yang menerbitkan sertifikat halal. Kewenangan itu akan diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di Kementerian Agama RI.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pengambilan kewenangan itu telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pihaknya pun sudah siap mengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal terebut.

“Kami sudah melakukan persiapan sejak dua tahun terakhir, persisnya sejak terbentuknya BPJPH tahun 2017. Mulai 17 Oktober 2019, kami siap menyelenggarakan jaminan produk halal,” tegas Menteri Agama usai penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

BPJPH Kemenag sebagai stakeholder utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kata Menag, diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.

Menag menegaskan bahwa pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap.

 

BUKAN DISKRIMINASI

Menag menyatakan dalam sejarah negara bangsa, kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara voluntary.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 mengubah voluntary menjadi mandatory yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.

“Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan JPH oleh pemerintah merupakan bentuk hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim”, jelasnya.

Mandatori halal, menurut Menag, memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. “Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani”, urainya.

[OKZ/AS]

Artikel ini telah dibaca 24 kali

Baca Lainnya