Terancam Mengosongkan Rumah, Pensiunan PTPN II Aksi di DPRD Sumut

digtara.com – Puluhan pensiunan PTPN II menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumut karena pihak perusahaan meminta mereka untuk mengosongkan rumah dinas yang sudah ditempatinya puluhan tahun.

Baca Juga:

• Waduh! 18 Dusun di Desa Sampali Terancam Hilang, Berganti Perumahan Mewah
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

“Hari ini, LBH Medan mendampingi pensiunan yang saat ini menempati rumah perkebunan di Helvetia Dusun I. Mereka menuntut agar keadilan penyelesaian persoalan mendapatkan hak untuk membeli rumah dinas PTPN II tersebut,” jelas Divisi Sumber Daya Alam, Muhammad Alinafiah Matondang kepada digtara.com, Senin (22/2/2021).

Dikatakannya, pihak LBH Medan mendampingi pensiunan sejak PTPN II melayangkan somasi. Ia jelaskan, sesungguhnya lahan yang ditempati pensiunan ialah rumah dinas eks HGU. Sebab, berdasarkan dokumen DPR RI pada 8-12 Juli 2012 sudah ada kunjungan kerja ke Sumut untuk selesaikan persoalan eks HGU seluas 5.873 Ha.

“Dan diantaranya, berdasarkan rekomendasi dari panitia B Plus, karena ada permohonan dari para pensiunan yang tinggal di rumah dinas, maka dikeluarkanlah rumah dinas PTPN II untuk dimiliki para pensiunan. Jadi, rumah yang ditempati pensiunan tidak lagi masuk ke eks HGU,” katanya.

Namun, sambungnya, sekarang perusahaan coba mengusir para pensiunan yang seharusnya diprioritaskan untuk membeli rumah tersebut dalam mekanisme pelepasan aset. Saat ini, diduga tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga, yakni Perusahaan Ciputra.

“PTPN II berasumsi lahan itu masih HGU aktif. Namun sesuai dengan PP no 40 pasal 14 ayat 1 mengatakan HGU hanya bisa diperuntukkan ke pertanian, perikanan, perkebunan, atau peternakan. Tapi pengalihan yang dilakukan oleh PTPN II untuk perumahan. Makanya tentu ini sudah tidak sesuai,” sebutnya

“Karena banyak cacat hukum yang dilakukan PTPN II dan pada kesempatan hari ini pensiunan aksi karena 26 Januari 2021, LBH Medan sudah menyurati ke DPRD Sumut untuk melakukan rapat dengar pendapat,” ucapnya.

Labuh lanjut dikatakan, tapi sampai saat ini belum ada respon atau kejelasan untuk melakukan RDP tersebut. Hari ini pihaknya juga mencari informasi tetap juga belum ada kejelasan untuk RDP.

“Sementara di lokasi sudah ada beberapa kali upaya dari PTPN II untuk coba mengusir para pensiunan,” tutupnya.