Supaya Dekat dengan Warga, Gibran: Pejabat Hingga Ketua RW Wajib Aktif di Medsos

digtara.com – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mewajibkan pejabat pelayanan publik mulai dari ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah, camat dan kepala dinas, aktif di media sosial (Medsos). Tujuannya agar tidak ada jarak antara warga dan pelayan publik.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Medsos itu wajib bagi semua kepala dinas, bahkan Pak RT, Pak Lurah, Pak RW dan Camat. Semuanya wajib punya. Jadi jangan sampai ada jarak antara warga dengan pelayan publik,” kata Gibran dilansir dari Solopos.com dalam acara Workshop Jurnalistik GP Ansor Jateng di The Sunan Hotel Solo, Jumat (16/4/2021).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mencontohkan langkahnya pada hari pertama setelah dilantik sebagai Wali Kota Solo.

Ketika itu Gibran membentuk tim khusus untuk mewadahi keluhan-keluhan masyarakat Kota Solo lewat berbagai platform media sosial. Selain menjaring keluhan warga, Pemkot Solo berusaha cepat merespons masukan itu.

Ia mengatakan, pada hari pertama dilantik, langsung membentuk tim khusus untuk mewadahi keluhan-keluhan warga di Instagram, website, dan sebagainya.

“Respons atau problem solving-nya harus cepat. Semua masalah, yang skalanya kecil sampai yang besar, tak boleh ditinggal,” urainya.

Gibran mengaku sudah mengumpulkan para lurah dan camat pada Kamis (15/4/2021) di Bale Tawangarum Balai Kota Solo. Mereka sudah diminta untuk aktif mengunggah foto atau video kegiatan dan progres kinerja.

“Saya sudah kumpulkan lurah dan camat, saya wajibkan upload foto before dan after,” katanya.

Gibran juga menekankan pentingnya pejabat pelayanan publik merespons setiap keluhan atau masukan dari warga Solo termasuk di media sosial. Tidak hanya permasalahan dengan skala besar, tapi juga persoalan dengan skala kecil atau mikro.

Ia mencontohkan keluhan warga seperti pengurusan KTP elektronik maupun Kartu Keluarga hilang.

“Jangan sampai juga pelayan publik ini meremehkan hal-hal kecil, memperbaiki KTP atau KK hilang. Kadang-kadang ini pada meremehkan. Jadi saya ingin semua kerja, cepat, yang gede-gede diurus yang kecil-kecil juga diurus. Zaman kita saat ini semua sudah dipermudah dengan adanya teknologi,” tegasnya.