Gubernur Sumut Lantik 8 Kepala Daerah di Tengah Suasana Duka

digtara.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi masih dalam suasana duka saat melantik 7 kepala daerah pada Senin (26/4/2021) pagi. Sebab di hari yang sama, Edy menghadiri pemakaman adiknya Kombes Zulfikar Tarius.

Baca Juga:

• Terdakwa Penganiaya Transpuan di Kupang Divonis Berbeda
• Polisi Terima Dua Laporan Terkait Kasus Pembunuhan Mahasiswa Undana di Oesapa
• Ayah Biadab di Sidimpuan Tega Cabuli Anak Kandungnya Sendiri Berusia 3 Tahun

Kombes Zulfikar Tarius, adik kandung Gubernur Edy Rahmayadi, meninggal dunia pada Minggu (25/4) sekitar pukul 16.45 WIB, di Surabaya. Jenazahnya telah tiba di Medan kemarin dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Medan, Senin (26/4).

Prosesi pemakaman dilakukan setelah gubernur melantik para kepala daerah tersebut.

Pada acara pelantikan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jln Diponegoro Medan, Edy Rahmayadi mengingatkan bupati dan wali kota agar tidak terlibat dalam persoalan hukum terutama kasus korupsi. “Jangan bikin malu Sumatera Utara lagi!” katanya.

Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat kepala daerah maupun mantan kepala daerah di Sumatera Utara cukup tinggi. Bahkan Sumut, katanya, masuk peringkat kedua kasus korupsi. Terakhir yang terjerat suap adalah Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Edy mengingatkan kepada seluruh pejabat pada tiga hal. Pertama, jangan memperkaya orang lain. Kedua, jangan memperkaya diri, jangan mengambil suap dan jangan mengambil apapun yang bukan hak. Ketiga, jangan rugikan uang negara.

“Selain itu, silahkan Anda lakukan. Kalau salah bisa dianulir. Salah bisa dibenerin. Jangan bikin malu sumatera utara lagi. Ini yang perlu kita jaga bersama,” tegasnya.

Edy juga mengingatkan, setelah pelantikan, bupati dan wakil bupati harus segera menyusun visi misi yang disampaikan saat Pilkada dan sesuaikan dengan RPJMD.

Dalam waktu enam bulan, visi-misi yang disusun sesuai RPJMD itu harus dilaporkan ke Sekda Sumatera Utara untuk dikaji apakah cocok atau tidak. Mekanisme itu, jelas Edy, sesuai dengan undang-undang.

“Undang-undang yang mengatakan itu, bukan saya. Ini yang selalu dikejar-kejar oleh provinsi. Kadang kala Anda tak mau menghayati atau benar-benar Anda tidak tahu. Visi presiden, visi gubernur. Tidak boleh bertentangan. Begitu juga dengan visi bupati dan wali kota,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan selama ini banyak bupati dan wali kota yang yang menyampaikan bahwa tidak ada bantuan dari gubernur atau provinsi. Nah, pada kesempatan itu ia menegaskan, manajemen pemerintahan tidak menganut top down, tetapi menganut button up. Artinya, bupati wali kota yang tahu kebutuhan di kabupaten atau kotanya harus mendata dan mengajukannya ke provinsi.

“Kordinasikan dengan dinas terkait di Provinsi. Butuh apa di daerah Anda, pertanian kordinasikan dengan Kepala dinas pertanian. peternakan, kordinasikan dengan Dinas Peternakan,” kata Edy.

Sehingga ke depan, jelasnya, tidak ada gubernur dan wakil gubernur seperti bagi-bagi roti. “Asal dipotong-potong kayak kue ulang tahun itu terus dibagi-bagikan satu-satu tidak demikian. Anda tidak menyampaikan ke atas sesuai kebutuhaan geografis di daerah masing-masing maka provinsi tidak akan membagikan APBD nya ke daerah,” tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan selamat bertugas. Juga meminta istri para kepala daerah untuk tidak mengganggu bapak sehingga melakukan yang tidak benar.

“Kalau bapaknya mulai punya duit agak tebal perlu dipertanyakan halal tidak duit itu. Ini malah ibu-ibu yang mojok-mojokin bapaknya kok belanja kita jelek terus. Kok kita tidak punya apa-apa. Bupati, gubernur, wakil gubernur bukan targetnya apa-apa seperti yang saya katakan tadi,” tegasnya.

Pelantikan itu diikuti 8 pasangan kepala daerah, masing-masing Bupati-wakil bupati Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, Gunungsitoli, Nias Selatan dan Samosir. Terakhir wali kota Binjai yang naik pangkat dari jabatan wakil, menjadi wali kota.