DPRD Medan Minta Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

digtara.com – Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah minta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Medan, berkenan memumutihkan tunggakan iuran bagi warga Medan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Permintaan itu sangat mendasar sebagai konvensasi karena Pemko Medan kembali menambah 100 ribu warga peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD Kota Medan.

“Kita harapkan BPJS dapat memberikan keringanan dengan memutihkan tunggakan iuran selama ini. Wajar minta pemutihan, karena di P APBD 2021 jumlah warga Medan peserta BPJS Kesehatan ditambah 100 ribu orang. Maka total keseluruhan 450 ribu dari 350 ribu sebelumnya,” ujar Afif Abdilah saat melakukan pembahasan P APBD Pemko Medan Tahun 2021, bersama Dinas Kesehatan Kota Medan di ruang Komisi II gedung dewan, Minggu (26/9/2021).

Dikatakan, Afif Abdillah, usulan Fraksi NasDem agar Pemko Medan dapat mengcover seluruh warga Medan berobat gratis perlahan sudah diakomodir Pemko Medan. Karena masih keterbatasan anggaran maka di APBD 2021 ini hanya ditambah 100 ribu menjadi 450 ribu peserta.

Usulan di tahun 2022, seluruh warga Medan dapat menjadi peserta BPJS Non iuran. Dimana iuran ditanggung oleh APBD Pemko Medan.

“Kita maklum, karena keterbatasan anggaran. Namun, di tahun depan sisa 220 ribu warga Medan yang belum dapat tertampung kiranya dapat keseluruhan dicover. Maka, bila ada warga Kota Medan yang saat ini menunggak BPJS Kesehatan wajar bila diputihkan,” pinta Afif Abdillah yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Mwdan itu.

“Kita dapat memaklumi, tunggakan itu dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Apalagi akibat dampak pandemi Covid 19 sangat mengganggu situasi keuangan. Lagian, bila lihat seberapa besar yang menunggak bila dibandingkan jumlah warga Medan selaku pelanggan terbesar kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Afif Abdillah.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Medan harus segera berkordinasi dengan pihak BPJS. “Kita tahu kemungkinan selisih lebih pembayaran ke BPJS juga banyak. Dimana warga Medan yang meninggal dunia namun Pemko Medan masih tetap membayar iurannya ke BPJS. Begitu juga kepesertaan warga yang masuk tanggungan Pemko Medan. Namun, peserta tadi tetap membayar iuran BPJS dari potongan gaji tempat kerjanya,” sebut Afif seraya menyebut sudah pernah mengusulkan ke Dinkes agar dilakukan verifikasi.

Disampaikan Afif Abdillah, Dianya banyak mendapat keluhan warga terkait tidak mendapat pelayanan kesehatan karena menunggak iuran BPJS Kesehatan mandiri. Bahkan, peserta iuran mandiri itu pun sudah berusaha minta agar masuk BPJS PIB dari APBD Pemko Medan.

“Mudah mudahan di Tahun 2022 semua warga dapat dicover BPJS PIB,” harap Afif.

Menyikapi usulan Afif Abdillah, Plt Kadis Kesehatan Mardohar Tambunan mengaku akan mencoba kordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan Kota Medan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Surianto didampingi, Dhiyaul Hayati, Sudari ST, Haris Kelana Damanik, Modesta Marpaung SKM, Johannes Hutagalung, Wong Cun Sen dan Afif Abdillah. Juga hadir, Plt Kepala Dinas Kesehatan Mardohar Tambunan didampingi beberapa Kabid dan stafnya.

-0-