Kemendagri Soroti 214 Pemda Tidak Berupaya Menangani Inflasi, Langkat tidak Termasuk
Dalam zoom meeting tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyoroti 214 Kabupaten/kota yang tidak melakukan upaya konkrit penanganan inflasi.
Baca Juga:
6 upaya konkrit penanganan inflasi diantaranya operasi pasar murah, sidak pasatz kerjasama dengan penghasil komiditi, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi dari ABPD.
Pj Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP dalam wawancaranya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan upaya- upaya penanganan inflasi sesuai arahan pemerintah pusat.
"Alhamdulillah Kabupaten Langkat tidak termasuk kedalam 214 Kabupaten/kota tersebut. Kedepannya kami akan lebih baik lagi dan akan lebih memaksimalkan lagi dalam penanganan Inflasi" ucapnya.
Rapat tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si yang menjelaskan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu Ke 3 pada Bulan Maret 2024 dan menjelang Idul fitri bulan april 2024.
"Makanan dan pakaian menjadi andil tingginya inflasi pada bulan ramadhan ini dan menjelang Idul Fitri" ucapnya.
"Komuditi lain yang berpotensi mengalami inflasi menjelang Idul Fitri minyak goreng, daging ayam ras, telur dan bawang putih" tambahnya.
Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si juga menjelaskan kelompok transportasi juga selalu mengalami inflasi pada momentum ramadhan dan Idul Fitri
"baik angkutan udara, laut maupun darat, semuanya mengalami kenaikan" ucapnya Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Indeks Perubahan Harga (IPH) pada minggu ke-3 bulan Maret 2024 ini tergolong stabil dan ini mengalami peningkatan dari bulan lalu. Untuk Sumatera Utara Kabupaten Padang lawas dan Nias Utara mengalami IPH dengan perubahan 5,57 dan 5,01 % komoditas cabai, beras, daging sapi.