Kepala BPOKK Demokrat Sindir ASN-Pejabat Pemerintahan di Pilkada Binjai: Netralitas Dipertanyakan

digtara.com - BINJAI - Mencuatnya isu sejumlah ASN, pejabat pemerintahan di Kota Binjai tidak netral atau mendukung salah satu calon di Pilkada Binjai mendapatkan perhatian dari beberapa politikus.

Baca Juga:

• KPU Paluta Imbau Untuk Menjaga Kondusivitas Ruang Digital Selama Pilkada
• KPU Paluta Kerahkan 30 Orang Petugas Lakukan Sorlip Surat Suara Untuk Pilkada 2024
• Besok, Debat Perdana Pilbup Tapsel 2024: Paman vs Keponakan

Bahkan, isu yang beredar, diduga ASN, pejabat pemerintahan di Kota Binjai juga melakukan penekanan (intervensi) kepada anggota (bawahan) dan rekanan mereka.

Politikus Sumatera Utara (Sumut), HM Sajali SE, yang juga merupakan Kepala BPOKK Partai Demokrat Binjai angkat bicara terkait kabar tersebut. Dia membenarkan kalau ada intervensi dan tekanan oleh sejumlah pejabat kepada bawahannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai.

"Saya sedih melihat kondisi Binjai. Kalau saya umpamakan, inilah berpolitik ala Sengkuni. Sekarang saya tunjuk, saya bisa buktikan ada seorang pemimpin, pejabat, berpihak, dan ini bisa kita lihat dengan mata telanjang, tidak tersirat, saya bisa buktikan," kata HM Sajali yang akrab disapa Bang Bajor, Sabtu (2/11/2024).

"Saya berharap agar aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintahan netral, jangan berpihak dengan mengintervensi, masyarakat itu sudah mengerti, kekuatan itu grassroot, tidak perlu mengancam, mengintimidasi, tidak perlu. Malu saya kalau ada seorang pejabat yang secara mata telanjang kita bisa melihat keberpihakannya," sambung Bajor.

Masih kata Bajor, seharusnya pejabat pemerintahan, ASN memberikan contoh baik dan harus ada nilai moral dalam menghadapi Pilkada.

Dengan tanpa rasa malu, kata Bajor, pejabat memanfaatkan posisinya sebagai penguasa. Berpihak kepada salah satu paslon yang seharusnya dia itu netral.

"Yang seharusnya dia itu mampu mengayomi masyarakat. Bukan menjadi alat. Kita ini merdeka, hati-hati, kenapa demokrasi kita harus dijajah lagi," tegas Bajor yang juga mantan anggota DPRD Kota Binjai dua priode.

"Dia lupa, ada yang tidak bisa dia intervensi, yaitu fikiran. Fikiran kita bebas merdeka. Sekarang kita dikurung. Memang fisik kita dalam penjara, tapi tidak untuk fikiran. Jangan lah berpolitik dengan ala-ala Sengkuni," tambah Bajor.

Bajor berharap agar pejabat pemerintahan, ASN memakai moral dan etika, jangan ada tekanan-tekanan kepada bawahan untuk memenangkan salah satu paslon yang diusungnya.

"Memenjarakan fikiran, ada penekanan, penggiringan opini, mungkin bagi sebagian orang, stakeholder, camat, OPD, bisa diintervensi, tapi saya ingatkan kembali, akar rumput tidak. Hari ini akar rumput itu lah yang menjadi kekuatan, sumber inspirasi bagi seorang Amira Hamzah," tegasnya.

Bajor juga mengaku tidak takut atas kondisi politik Binjai yang sejumlah pejabat pemerintahan, ASN melakukan penekanan dan intervensi kepada bawahan.

"Kami tidak takut, cuma saya mengingatkan, ayo gunakan hati, moral, silahkan, tapi di hati, bukan malah mengajak, mengintervensi, menghayo-hayokan, memberikan gambaran kalau dia ada di pihak mana. Ini pembelajaran tidak baik, masyarakat harus kita edukasi," pungkasnya.

Bajor menilai, ada penjajahan demokrasi, kejahatan politik di Pilkada Kota Binjai. Dia mengatakan sejarah akan mencatat ini. Mencatat penjajahan demokrasi Binjai.

"Sejarah akan mencatat ini. Ingat, anak cucu kita akan melihat ini kedepannya. Media sosial akan mencatat ini," tutupnya.