DPRD Sumut Wacanakan Peralihan Status PLN Jadi Badan Khusus

digtara.com | MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mewacanakan peralihan status kelembagaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari perusahaan negara menjadi badan khusus yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Menurut Sutrisno, Ketua Komisi D DPRD Sumut itu, sejak era reformasi sampai dengan sekarang Kota Jakarta seolah-olah merepresentasikan negara Indonesia.

Sesuatu yang terjadi di Jakarta akan menjadi peristiwa nasional sehingga padam listrik yang terjadi di Jawa, termasuk Jakarta, membuat Presiden langsung mendatangi kantor PLN.

“Begitu pimpinan pemerintah langsung mendatangi PLN, langsung bicara kompensasi. Ini menyedihkan,” ujarnya dalam dialog publik bertema “Diskriminasi Kompensasi Pemadaman Listrik” yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan, Rabu (14/8/2019).

Dia memaparkan, dalam UU Ketenagalistrikan diatur bahwa PLN mendapatkan penugasan negara. Dengan kata lain, ada otoritas yang diberikan negara kepada PLN untuk menyediakan listrik.

Menurutnya, ini yang membuat PLN kerap mengabaikan UU Perlindungan Konsumen. PLN diberikan otoritas tunggal oleh negara sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh PLN.

Padahal, UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa penyedia usaha harus beritikad baik kepada konsumen serta memberikan informasi yang benar.

PLN harus nyatakan secara terbuka dan berkewajiban memberikan informasi mengenai apa-apa saja yang menjadi hak konsumen bila terjadi gangguan pelayanan listrik. Yang hal itu tidak pernah terdengar dari PLN, selama ini.

Lebih prinsip lagi, menurutnya, negara ini harus lebih terbuka dan jujur mengenai bagaimana pengelolaan BUMN. Hal itu karena PLN mengemban penugasan khusus dari negara.

“Dengan begitu akan lebih baik pimpinan PLN tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada Menteri BUMN, tetapi langsung ke Presiden,” kata Sutrisno.

Karena itu, lanjut dia, perlu dipikirkan kemungkinan menarik PLN menjadi sebuah badan khusus dari statusnya sekarang menjadi perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN.

Sehingga pertanggungjawabannya kepada negara akan lebih jelas setiap terjadi gangguan pelayanan yang bersifat massif.

Dengan begitu, pelayanan listrik akan menjadi tanggung jawab negara secara langsung.

Terlebih dalam UU Ketenagalistrikan mencantumkan landasan bahwa penyediaan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sehingga ke depan tidak lagi bicara kompensasi yang sebenarnya tidak ada manfaat bagi pelanggan kalau hanya sekedar pemotongan tagihan.

“PLN tidak akan bisa mengganti kerugian yang dialami masyarakat setiap kali terjadi padam listrik,” pungkasnya.

[AS]