Tak Seperti Jokowi, Pimpinan Daerah di Sumut Tak Pernah Peduli Hak Konsumen PLN

digtara.com | MEDAN – Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengkritisi kepemimpinan daerah di Sumatera Utara, yang dinilai tak perduli dengan hak-hak konsumen. Itu terbukti dari sikap mereka yang tak memberikan respon meski terus terjadi pemadaman listrik di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Beda dengan Presiden Joko Widodo turun langsung menemui jajaran pimpinan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Namun itu tidak pernah terjadi di Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumut pada Rabu (14/8/2019). ” Kalau terjadi pemadaman di Jakarta beberapa waktu lalu Presiden langsung turun menemui pimpinan PLN. Tapi di Sumut, saya belum pernah lihat Gubernur atau Walikota datang ke kantor PLN ketika beberapa kali terjadi pemadaman listrik,” tuturnya.

Sutrisno menyebut bahwa saat ini barometer Indonesia masih sebatas Jakarta. Pasalnya, Jakarta yang mengalami pemadaman listrik beberapa waktu lalu langsung menjadi isu nasional. Sedangkan, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara yang sering terjadi pemadaman listrik tidak menjadi isu nasional.

Selain itu, Sutrisno juga turut menyoroti PLN yang ia nilai mengabaikan Undang – undang perlindungan konsumen. Ia berpendapat bahwa kompensasi yang diberikan PLN bukan merupakan sebuah solusi yang pantas.

” PLN mengabaikan Undang – undang konsumen. Memang benar, pemberian kompensasi ada dalam salah satu pasal di Undang – undang konsumen. Karena sebenarnya bukan hanya kompensasi, tetapi juga ganti rugi. Bisa kita bayangkan sekali pemadaman jika PLN melakukan ganti rugi terhadap konsumen, PLN bisa langsung bangkrut. Tapi itulah yang dinyatakan di Undang – undang konsumen,” jelas Sutrisno.

Dirinya juga menyarankan bahwa agar kiranya PLN langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tidak melalui Kementerian BUMN. Sebab, kata Sutrisno saat ini Menteri BUMN dan Dirut PLN masih tenang – tenang saja ketika terjadi pemadaman yang terkadang merugikan konsumen.

[AS]