Pesan Jokowi pada Bupati: Anggaran Jangan Diecer, Fokus ke Prioritas Agar Dikenang Rakyat

digtara.com – Presiden Jokowi memberi pesan dan taktik jitu kepada para bupati se-Indonesia dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebaiknya jangan diecer ke seluruh pos, tapi pilih prioritas dan fokus.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi menyampaikan pesan tersebut saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 melalui video conference.

Jokowi memperingatkan agar jangan seluruh anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belanja.

“Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas.

“Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,” tegas Presiden.

Bila para bupati membuat prioritas anggaran maka rakyat akan mengingat kerja para bupati.

“Rakyat akan ingat ‘wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua’. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!” ungkap Presiden.

Bisa Dinikmati Rakyat

Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.

“Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.

“Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan ‘money follow program’, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan,” ungkap Presiden.

Alasannya adalah karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas.

“Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari,” kata Presiden.