Edy Rahmayadi Laporkan Sengkarut di Pelabuhan Kuala Tanjung ke Menko Luhut

digtara.com – Sejumlah kendala yang menghambat pengembangan di Pelabuhan Kuala Tanjung dilaporkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan. Laporan disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat menggelar rapat secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut pada Rabu, 16 September 2020 kemarin.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hadir pula dalam rapat itu Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Kemudian Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Effendi Pohan dan Wakil Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo.

Dalam laporan tersebut, kendala yang disampaikan diantaranya terkait pembebasan lahan tanah rakyat seluas 1.128 ha. Pembebasan lahan 12 kepala keluarga (KK) untuk pembangunan rel kereta api. Kemudian tingginya harga gas dan insentif perusahaan yang belum dibayarkan, serta kurangnya pasokan listrik untuk Sumut.

“Beberapa kendala tersebut yang kita sampaikan pada Bapak, yang kita harapkan untuk segera ditindaklanjuti. Karena mereka sudah bertanya terus Pak,” ucap Edy Rahmayadi pada Menko Marves Luhut, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi serta lainnya. Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Effendi Pohan dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga meminta pada Menko Luhut untuk menuntaskan masalah devisit listrik yang terjadi di Sumut. Karena akibat persoalan listrik tersebut beberapa investor yang sudah tertarik berinvestasi di Sumut mengurungkan niatnya.

“Listrik untuk rumah rakyat pasokan listriknya cukup. Namun untuk perusahaan di antaranya Korea dan sebagainya tidak mau berinveatasi karena masalah listirik. Mereka memiliki perhitungan tersendiri dengan listrik ini, kenyataan memang energi listrik kita kurang handal,” katanya.

PENYESUAIAN HARGA GAS

Menjawab ini, Menko Marves Luhut Panjaitan menyatakan, mengenai harga gas di Sumut akan diselesaikan dalam waktu dekat dan akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan harga. Begitu pula mengenai pembebasan lahan seluas 1.128 ha akan mencari informasi lebih lanjut dimana kendalanya.

“Seharusnya mengenai harga gas tidak boleh terjadi, harga harus sama. Juga mengenai tanah 1.128 ha akan saya cek terlebih dahulu dan mengenai insentif perusahaan mana yang belum dapat untuk langsung menghubungi saya. Yang lainnya biar yang bersangkutan yang menjawab,” katanya.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam kesempatan itu menjawab penyelesaian lahan untuk 12 KK akan diselesaikan pada tahun 2021. Menurut Budi, hal ini terkait pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan akibat Covid-19.

“Mengenai 12 KK kita akan menyelesaikan sepanjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021. Nanti tim yang ada di Medan akan segera menghubungi Bapak,” katanya.

Sementara Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengakui saat ini memang terjadi kurang pasokan listrik di Sumut. Margin di Sumut diakui Darmo saat ini hanya 3,4%. “Pasokan kami memang kurang. Margin kami di Sumut daya pasok hanya 3,4% dan setelah kami cek di Sei Mangkei memang ada yang mati,” katanya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=BlaPOyZlJpw

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Edy Rahmayadi Laporkan Sengkarut di Pelabuhan Kuala Tanjung ke Menko Luhut