Mahfud MD Sebut Negara Mampu Santuni Rakyat Hingga Rp.20 Juta Perorang
digtara.com | JAKARTA – Menkopolhukam Mahfud MD menyebut negara mampu umemberikan dana secara gratis senilai Rp.20 juta perbulan kepada seluruh rakyat Indonesian. Namun untuk merealisasikannya, dibutuhkan pemberantasan korupsi secara menyeluruh di sektor pertambangan nasional.
Baca Juga:
Hal itu dikatakan Mahfud saat menghadiri Perayaan Natal Kebangsaan Korps Brimob di Mako Brimob, Cimanggis, Depok, Jumat (10/1/2020) malam.
Menurut Mahfud, besarnya korupsi di sektor pertambangan, membuat Indonesia kehilangan pemasukan yang begitu besar. Sangkin besarnya, KPK di tahun 2012 lalu melaporkan jika nilai korupsi sektor pertambangan setara dengan nilai santunan Rp.20 juta perbulan untuk setiap warga negara.
“Seumpama korupsi di bidang pertambangan bisa dihapuskan, setiap kepala orang Indonesia mendapat uang gratis dari negara Rp 20 juta tiap bulan. Begitu kayanya. LP LPBelum lagi korupsi di bidang lainnya. Kehutanan kelautan, wah kaya sekali kita ini,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan korupsi menjadi penyakit serius bangsa Indonesia. Dia yakin korupsi akan semakin sulit berkembang ke depannya.
“Kalau Anda bekerja di birokrasi pemerintahan, Anda mau sewenang-wenang, anda mau mempersulit pelayanan kepada masyarakat, itu akan ditinggal,” ujar dia.
Dia lantas menjelaskan mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus eselon II dan III. Salah satunya karena faktor korupsi.
“Mungkin Ke depan kalau mau, semua urusan bisa diselesaikan seketika pakai robot. Oleh sebab itu Pak Jokowi kan on km Nn l
mengatakan, ‘korupsi itu kan terjadi dari eselon dua (dan) tiga’. sehingga Pak Jokowi mengatakan, ‘udahlah eselon dua dan eselon tiga itu diganti robot’. Oleh karena itu melalui peranan Presiden, menteri menjabat per bidang masing-masing, lalu dirjen yang melaksanakan operasionalnya, (eselon) dua (dan) tiganya menghambat, ganti robot aja,” ujar dia.
Mahfud juga bercerita mengenai pengalaman bertemu orang Indonesia di Singapura. Orang Indonesia itu mengeluhkan korupsi di Indonesia sehingga berdampak buruk terhadap dunia bisnis.
“Begini saudara-saudara saya baru dari Singapura waktu sebelum diangkat jadi menteri, ketemu orang Indonesia di sana, kemudian ditanya, ‘apa yg menjadi keluhan?’ orang banyak di sana, orang Indonesia berbisnis di sana. Katanya ‘pak birokrasi dipdipersulit.’ Oleh sebab itu banyak sekali bisnis-bisnis yang besar di Indonesia itu legal standing-nya didaftarkan di Singapura,” tutur dia.
[AS]