Ironis, Edy Rahmayadi Lantik Dewan Pengawas Yang Disebutnya Tak Berkualitas

digtara.com | MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengaku sangat miris dengan sikap tidak konsisten yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait pengangkatan dewan pengawas BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikannya terkait pelantikan 3 orang dewan pengawas PDAM Tirtanadi yakni Ir Silmi MT, Ikbal Hanafi Hasibuan dan Hj Sabrina Senin (18/2/2019).

Baca Juga:

• Pengundian Nomor Urut Pilgub Sumut: Bobby-Surya Dapat Nomor 1, Edy-Hasan Nomor 2
• Edy Rahmayadi-Hasan Basri Daftar Pilgub Sumut 2024
• Sah! Hanura Dukung Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumut 2024

Pelantikan ini merupakan akhir dari proses seleksi yang sempat memunculkan berbagai pertanyaan karena Gubernu Sumatera Utara membuka lagi seleksi yang baru saat tim seleksi yang dibentuknya sebelumnya sudah menghasilkan peserta hingga tahap 22 besar. Kepada beberapa media massa, Edy mengaku hal itu dilakukan karena 22 calon dewas yang lolos masih belum memenuhi standar kualitas seperti yang diinginkannya.

Akan tetapi satu nama yang dilantiknya kemarin justru merupakan nama yang masuk dalam daftar 22 calon peserta yang sebelumnya disebutnya belum memenuhi standart kualitas seperti yang disebutkannya tersebut.

“Dia menginginkan PDAM Tirtanadi berjalan bersih, namun dia sendiri mempraktekkan hal-hal yang tidak bersih,” kata Sutrisno Pangaribuan, Selasa (19/2/2019).

Sutrisno menyebutkan, hal ini terjadi karena Edy Rahmayadi masih kebingungan dalam mengakomodir berbagai kepentingan politik di Sumatera Utara. Ia yakin hal ini juga berkaitan dengan kepentingan terhadap para pendukungnya pada Pilgubsu 2018 lalu.

“Ini artinya beliau lagi bingung mengakomodir hasil seleksi oleh tim seleksi dilakukan oleh sekda dan mengakomodir kepentingan tim suksesnya,” katanya, Selasa (19/2/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pelantikan terhadap orang yang sebelumnya disebutnya belum memenuhi aspek kualitas yang diinginkannya merupakan contoh yang buruk dalam tata kelola pemerintahan.[JNI]