DPRD Sumut Mendadak Rajin Bahas Anggaran, Ada Apa Ya?
Digtara.com | MEDAN – Para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mendadak menjadi rajin membahas penyusunan anggaran daerah di tahun berakhirnya periode masa jabatan mereka.
Baca Juga:
Elfanda Ananda, seorang pengamat anggaran di Sumut, melihat ada yang tidak biasa terjadi pada DPRD Provinsi Sumut periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD 2020.
“Mendadak rajin dewan membahas anggaran di akhir masa jabatan,” ujarnya, Kamis (14/8/2019).
Bukan hanya di Sumut, secara umum menurut dia kondisi ini sebenarnya sering terjadi di berbagai daerah. Yang mana pada akhir masa jabatannya para anggota dewan rajin menyelesaikan tugas, seperti menyusun APBD 2020.
Cepatnya pembahasan anggaran juga biasanya dengan alasan, dewan yang baru nanti tidak mengerti. Padahal memersiapkan anggota legislatif memahami penganggaran merupakan tugas partai.
Bila anggota legislatif yang dicalonkan adalah orang-orang baru, maka partai harus benar-benar memersiapkannya, bukan malah “sekolah” lagi di DPRD setelah terpilih.
“Kita bisa cek, para anggota dewan yang duduk itu belajarnya di DPRD. Misalnya, belajar membuat undang-undang, belajar anggaran atau belajar pengawasan,” ujar Elfanda.
Selama ini banyak dari mereka mengikuti bimtek tiap tahun dan menghabiskan biaya yang besar. Bimtek itu lah yang menjadi bagian dari proses belajar mereka. Elfanda menilai itu adalah hal yang salah karena seharusnya mereka sudah siap sebelum duduk di dewan.
Kembali ke masalah pembahasan APBD, menurut Elfanda seharusnya baru pada bulan 10 nanti waktu yang ideal membahasnya, atau tiga bulan sebelum berakhir masa anggaran. Ia menduga kuat itu karena karena adanya kepentingan tertentu.
“Kepentingannya bisa jadi karena banyak hal, misalnya ada kompromi yang mereka buat,” pungkasnya.
Pada Senin (12/8/2019), DPRD Sumut menggelar sidang paripurna beragendakan Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD T.A. 2020 oleh Gubernur Edy Rahmayadi.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa pendapatan daerah ditarget hanya sebesar Rp12.444.898.061.757. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12.644.898.061.757.
Sehingga akan ada defisit sekitar Rp200 miliar dalam APBD 2020 dan menurut Gubernur, angka defisit tersebut akan ditutup dengan SILPA.[win]