Hongaria Melawan Uni Eropa, Tak Mau Cabut UU Anti-LGBT

digtara.com – Mayoritas negara Eropa sudah melegislasi LGBT di segala sektor. Namun Hongaria bersikap tegas dengan membuat Undang-undang (UU) yang melarang sekolah menggunakan materi yang mempromosikan homoseksualitas.

Baca Juga:

• Gegara Seks Bebas di Kalangan LGBT, Kasus HIV di Bengkulu Tinggi
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Kepala staf Perdana Menteri Hongaria Victor Orban, Gergely Gulyas, menegaskan kembali pendirian mereka melawan LGBT di lingkungan sekolah dan menolak permintaan Uni Eropa.

“Upaya Brussel agar kami mengizinkan aktivis LGBT masuk ke sekolah dan taman kanak-kanak adalah sia-sia, kami tidak mau melakukan itu,” kata Gulyas, Rabu (7/7) waktu setempat, mengutip reuters.

Bulan lalu, para pemimpin Uni Eropa mengecam PM Viktor Orban atas undang-undang anti-LGBT tersebut dalam diskusi yang tegang di balik pintu tertutup. Dalam diskusi ini, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pun mengatakan kepada Budapest untuk menghormati nilai-nilai toleransi Uni Eropa atau meninggalkan blok tersebut.

“Homoseksualitas disamakan dengan pornografi. Undang-undang ini menggunakan perlindungan anak-anak sebagai alasan untuk mendiskriminasi orang karena orientasi seksual mereka. Ini memalukan,” kata Kepala Komisi Eksekutif Uni Eropa, Ursula von der Leyen di hadapan Parlemen Eropa.

Namun Orban, yang akan menyongsong pemilu tahun depan, mengatakan undang-undang baru itu bertujuan untuk melindungi anak-anak dan tidak mendiskriminasi minoritas seksual.

Sementara itu, komisi dapat membuka kasus hukum baru terhadap Hongaria di Pengadilan Eropa atas penolakan Orban mencabut UU anti-LGBT. Bisa juga menggunakan mekanisme baru yang dirancang untuk melindungi supremasi hukum di blok 27 negara dengan membekukan dana untuk negara-negara yang merusak standar demokrasi.

Kasus ini adalah gejolak terbaru antara Hongaria dan Uni Eropa, yang telah meluncurkan penyelidikan terhadap Budapest karena merusak demokrasi. Namun sekutu konservatif Hongaria, Polandia, diperkirakan akan memblokir segala upaya Uni Eropa dalam menjatuhkan hukuman maksimum ke Hongaria maupun menangguhkan hak suara Budapest di 27 negara blok.

Saat ini, Orban masih terus memperketat pembatasan pada media, LSM, akademisi, dan migran meskipun ada kritik dari Brussels, pengawas internasional, dan kelompok hak asasi manusia.

Anggota parlemen Uni Eropa mendesak Komisi untuk tidak melepaskan ke Hongaria dana yang dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonominya dari pandemi COVID-19. Ini dilakukan kalau mereka masih berkontribusi pada agenda anti-LGBT Budapest atau sebelum ada perlindungan bagi LGBT yang solid di negara itu.

Seorang anggota parlemen UE Spanyol dan kepala faksi sosialis di Parlemen Eropa, Iraxte Garcia Perez, menekankan diskriminasi terhadap orang-orang LGBTI+ adalah ilegal di UE.

“Itulah mengapa undang-undang baru di Hungaria harus dicabut. Sebuah undang-undang yang menyinggung dan memalukan yang bertentangan dengan hak asasi manusia,” kata dia.

Anggota parlemen pun zona bebas LGBT yang didirikan beberapa otoritas lokal di Polandia, yang juga tengah menghadapi tindakan hukum UE.

Di sisi lain, Spanyol menjadi negara besar pertama Uni Eropa yang menyetujui rancangan UU yang mengizinkan siapa pun yang berusia di atas 14 tahun untuk mengubah jenis kelamin secara legal tanpa diagnosis medis atau terapi hormon, bulan lalu.

Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut perpecahan nilai-nilai antara Barat yang liberal dan negara-negara timur yang lebih konservatif seperti Hongaria dan Polandia sebagai pertempuran budaya yang merusak persatuan UE.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe