Senat AS Minta Pemerintahnya Stop Dukung Saudi Perangi Yaman
AS – Senat AS memutuskan untuk tidak lagi mendukung militer ke Arab Saudi dalam konflik Yaman sekaligus menyalahkan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
Baca Juga:
Langkah Senat AS kali ini ditempuh menggunakan instrumen hukum khusus yaitu Undang Undang Kewenangan Perang.
UU itu belum pernah dipakai sejak disahkan pada 1973 lampau berfungsi untuk mengawasi kewenangan presiden jika mengikutsertakan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan legislatif.
Pada pemungutan suara di Senat, sebanyak 56 senator baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat menyetujui dan yang menentangnya sebanyak 41 senator.
Apa yang Disepakati Senat?
Resolusi kewenangan perang yang disepakati Senat menyerukan kepada Presiden Donald Trump untuk menarik mundur semua pasukan AS yang terlibat dalam konflik Yaman, kecuali yang sedang memerangi kelompok ekstrem.
Senat juga menyepakati resolusi yang menyebut Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Washington Post, Jamal Khashoggi, pada Oktober lalu.
Kerajaan Arab Saudi, dalam resolusi tersebut didesak menangkap semua pihak yang bertanggung jawab.
Meski demikian resolusi itu bersifat tidak mengikat, dan belum tentu dijadikan sebagai aturan.
Senator negara bagian Vermont, Bernie Sanders, yang mengusulkan penggunaan UU Kewenangan Perang bersama Senator negara bagian Utah, Mike Lee menyambut diloloskannya resolusi tersebut.
“Hari ini kami mengatakan kepada pemerintah lalim Arab Saudi bahwa kami tidak akan menjadi bagian dari petualangan militer mereka,” ujar Sanders.
Dia menyebut resolusi itu sebagai sinyal kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak akan akan terus menjadi bagian dari bencana kemanusiaan terburuk di muka bumi.”