Indonesia Galang Dukungan Untuk Jadi Anggota Dewan HAM PBB 2020-2022
digtara.com | JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, tengah gencar menggalang dukungan dari dunia internasional. Ini terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022.
Baca Juga:
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sendiri menyebut bahwa sejumlah negara sahabat telah berkomitmen untuk mendukung pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A Ruddyard usai menggelar makan malam dengan sejumlah duta besar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan Grup Amerika Latin dan Karibia (GRULAC), di Jakarta, Senin (16/9/2019).
“Dukungan tersebut muncul karena kepercayaan masyarakat internasional terhadap track record Indonesia dalam penegakkan HAM,” kata Ruddyard.
Sementara itu, guna memantapkan dukungan terhadap Indonesia, Menlu RI Retno Marsudi sendiri telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral selama dirinya menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) ke-74 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
Pada hari pertama di sela-sela SMU, Senin (23/9/2019), Menlu Retno telah menggelar delapan pertemuan bilateral.
“Saya bertemu dengan Menlu Yunani, Republik Dominika, Pantai Gading, Sudan Selatan, Ethiopia, Utsus Sekjen PBB untuk Myanmar, Asisten Menlu Amerika Serikat, dan Utsus Amerika Serikat untuk Afghanistan,†ungkap Menlu Retno.
Dalam berbagai pertemuan bilateral tersebut, dibahas upaya peningkatan hubungan kedua negara dan perkembangan stabilitas dan keamanan di kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama, termasuk melakukan penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.
“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dan melindungi HAM di tingkat global melalui kerja sama internasional dan dialog,â€Â ujar Menlu Retno.
Kemudian pada hari kedua rangkaian kegiatan SMU, Selasa (24/9/2019), Menlu Retno kembali melakukan tujuh pertemuan bilateral dengan mitranya.
“Hari ini saya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rumania, Aljazair, Solomon Islands, Guatemala, Estonia, Presiden Majelis Umum PBB, Menlu Ceko,â€Â sebut Menlu Retno.
Sedangkan pada hari ketiga, Menlu Retno manfaatkan kehadirannya di SMU ke-74 PBB untuk membahas isu strategis dengan enam negara mitra.
“Hari ini saya telah bertemu mitra-mitra saya Menteri Luar Negeri dari enam negara, yaitu Luxembourg, Belanda, Saudi Arabia, Bahrain, Australia, dan Timor Leste,” ungkapnya di New York, Rabu (25/9/2019).
Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung HAM melalui dialog dan kerja sama internasional, sehingga ia berharap Indonesia terpilih dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.
“Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM, Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mempromosikan dan memajukan HAM melalui dialog dan kerja sama internasional,” kata Wapres dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019).
Wapres mengatakan apabila Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka prioritas yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat kinerja ASEAN Intergovermental Commission of Human Rights (AICHR) dan Independent Permanent Human Rights Commission di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Selain itu, Indonesia juga akan terus memajukan cita-cita demokratis di Asia Pasifik dan kawasan lain melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan negara lain.
Sementara di tingkat global, Indonesia akan terus mendorong Dewan HAM PBB untuk lebih transparan, adil, dan tidak memihak, serta memberikan ruang atas dialog yang berorientasi pada hasil.
“Dengan mengusung tema A True Partner for Democracy, Development, and Social Justice, Indonesia ingin menjadi mitra sejati dalam memajukan dan melindungi HAM bagi semua,” ujar Wapres.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali pada periode 2006-2007 (sebagai negara pendiri), 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Dewan HAM PBB bertanggung jawab dalam mendorong perlindungan HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang secara adil dan setara. Anggota Dewan HAM akan menjabat selama tiga tahun dan tidak dapat dipilih kembali setelah dua kali masa jabatan berturut-turut.
Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota yang dipilih secara langsung dan rahasia dalam Sidang Majelis Umum PBB, dengan komposisi 13 kursi dari kawasan Afrika, 13 kursi dari kawasan Asia Pasifik, 8 kursi dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi dari kawasan Eropa Barat dan negara lainnya, serta 6 kursi dari kawasan Eropa Timur.
[AS]