Uni Eropa Tolak Skema Perdamaian Palestina-Israel Yang Diajukan Presiden Trump

digtara.com | JAKARTA – Uni Eropa menyatakan sikap mereka menolak skema perdamaian Palestina-Israel yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Skema yang diusulkan Presiden Trump dinilai menyimpang jauh dari kesepakatan internasional.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Itu karena dalam skema itu, Israel rencananya akan mencaplok seluruh wilayah yang dijajah di Tepi Barat sejak tahun 1967.

Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, sejumlah masalah yang penting harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Utamanya jika ingin membuat perjanjian damai antara keduanya bisa bertahan lama.

“Hal ini termasuk soal masalah yang terkait dengan perbatasan dan status Yerusalem. Begitu pula dengan keamanan hingga status pengungsi,” kata Josep seperti dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2020).

Uni Eropa, menurut Borrell, tetap berpegang teguh kepada kesepakatan ‘solusi dua negara’ berdasarkan garis pembagian pada 1967. Dia juga membuka kemungkinan tukar guling lahan antara Israel dan negara Palestina di masa mendatang.

Terkait pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat, Borrell menyatakan Uni Eropa tidak sepakat.

“Kami sangat prihatin atas pernyataan tentang niat untuk mencaplok Lembah Yordania dan sejumlah lokasi di Tepi Barat. Seluruh langkah untuk mencaplok tidak akan bisa lolos tanpa gugatan,” kata Borrell.

UNI EROPA TETAP MENJAMIN ISRAEL

Akan tetapi, Borrell juga menyatakan sikap negara-negara anggota Uni Eropa terbelah menyikapi proses perdamaian Israel-Palestina. Salah satunya adalah janji Uni Eropa untuk menjamin keamanan Israel.

Sampai saat ini baru Irlandia dan Luksemburg yang merupakan negara anggota Uni Eropa yang secara terbuka menyatakan menentang usulan Trump dan Israel soal perdamaian dan pembagian wilayah dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Luksemburg, Jean Asselborn, dalam suratnya kepada Borrell menyatakan keprihatinannya soal rencana perdamaian yang dianggap diubah setiap hari.

Hanya saja sampai saat ini negara-negara besar di Uni Eropa belum ada yang mendukung sikap Irlandia dan Luksemburg.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Israel, Lior Haiat, menyayangkan sikap Uni Eropa terkait usulan perdamaian AS.

“Mempertahankan kebijakan dan sikap seperti itu adalah cara terbaik untuk memastikan peran Uni Eropa semakin minim,” cuit Haiat melalui akun Twitter.

[AS]