Lima Terdakwa Kasus Korupsi Persemaian Modern di Labuan Bajo Divonis Berbeda

digtara.com - Lima terdakwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan persemaian modern tahap II pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sungai (BPDAS) Benain Noelmina di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT mendapat vonis berbeda dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• Bantuan untuk korban Erupsi Gunung Lewotobi Disalurkan Posko TNI-Polri di Labuan Bajo
• Polwan Polres Manggarai Barat Raih Juara Pertama Lomba Lari IFG LBM 2024 di Labuan Bajo
• Polres Manggarai Barat Dirikan Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Labuan Bajo

Kelima terdakwa itu Agus Subarnas, I Putu Suta Suyasa, Sunarto, Yudi Hermawan, dan Hamdani.

Para terdakwa dihadirkan dalam sidang putusan di PN Kelas 1A Kupang, Kamis (20/6/2024) lalu.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Sarlota Marselina didampingi dua hakim anggota, Lizbet Adelina dan Myke Priyantini.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek, terdakwa Agus Subarnas, dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Terdakwa I Putu Suta Suyasa, Yudi Hermawan, dan Hamdani masing-masing divonis satu tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsider satu bulan.

Sedangkan terdakwa Sunarto divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan penjara tiga bulan.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar paling lambat satu bulan.

Apabila tidak membayar, maka seluruh harta benda disita dan diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun.

Hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pasca putusan tersebut dibacakan, Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek menyatakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), para kuasa hukum dan terdakwa untuk pikir-pikir selama tujuh hari.

"Ini masih waktu pikir-pikir selama tujuh hari untuk nyatakan sikap. Mau terima putusan tersebut atau banding," tandas Sarlota.