Kementerian ATR/BPN Gagas Program Transformasi Digital

digtara.com | AMBON – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggagas Program Transformasi Digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pertanahan secara elektronik dari mana saja dankapan saja secara efektif dan efisien serta transparan. Program ini digagas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Demikian disampaikan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil dalam sambutan tertulis yang dsampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada Upacara  Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2019 yang dipusatkan di halaman Kantor Wilayah BPN, Tantui, Selasa (24/9/2019)

Dikatakan, saat ini 4 (empat) layanan elektronik meliputi Hak Tanggungan, layanan informasi, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan informasi bidang tanah sudah mulai bisa diakses.

“Layanan elektronik akan terus ditambah sehingga motto Kementerian ATR/BPN kini lebih baik akan benar-benar terwujud,” ungkap menteri Sofyan Djalil.

Dalam hal penataan ruang, sebut menteri Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha, dan terus mengembangkan layanan online bidang tata ruang dengan nama GIS TARU (Geographis Information System Tata Ruang).

Saat ini, sebut menteri Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang diharapkan dapat menyempurnakan aturan pertanahan yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi perbaikan layanan pertanahan yang maju dan modern.

“Semoga RUU tersebut dapat diselesaikan secepatnya,” harapnya.

Dengan demikian, Menteri Sofyan Djalil mengaku, optimis sesuai dengan Visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 menjadi institusi pelayanan berstandar dunia akan terwujud dengan target seluruh bidang tanah terdaftar dan digitalisasi seluruh arsip dan warkah selesai, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menjadi pelopor perubahan.

“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” tandas Menteri Sofyan Djalil.

[AS]