Menko Maritim Akan Bahas Longsor Jalan Siantar-Parapat Dan Keramba Di Danau Toba

digtara.com | MEDAN – Bencana longsor yang beberapa kali membuat ruas jalan Pematang Siantar-Parapat terputus total ternyata mendapat perhatian Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Ia dijadwalkan akan turun ke Sumatera Utara untuk membahas beberapa persoalan tersebut bersama para kepala daerah di seputar Danau Toba. Hal ini disampaikan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Persoalan yang akan dibahas menurutnya diantaranya peristiwa longsor di Jembatan Kembar Pabrik Ganjang (Sidua-dua) yang membuat akses jalan Pematang Siantar-Parapat beberapa kali terputus. Kemudian pembahasan mengenai keramba jaring apung (KJA) yang dinilai sangat mempengaruhi kualitas air Danau Toba.

“Kita mencoba cari permasalahan ini, kita melakukan investigasi untuk melihat semuanya. Hari Jumat akan dibahas di Del bersama Bapak Luhut,” kata Arie kepada wartawan di Medan, Rabu (9/1/2019).

Arie mengatakan dampak dari pengrusakan lingkungan yang berdampak menjadi bencana alam longsor dan aktifitas KJA yang dinilai sangat mempengaruhi kualitas air Danau Toba sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Karenanya hal ini akan dibicarakan bersama seluruh pemangku kebijakan.

“Kita akan berbicara terkait dengan lingkungan, pertama kehutanan, kedua terkait jaring kerambah dan kualitas air,” jelas Arie.

Diketahui, longsor di lokasi yang sama sudah terjadi beberapa kali.‎ Longsor pernah terjadi pada Selasa 18 Desember 2018, lalu. Dampak longsor itu, Sejumlah kendaraan tertimpa material longsor.

Kemudian, longsor terjadi Minggu 30 Desember 2018 dan Senin 31 Desember 2018 dan terakhir pada Kamis 3 Januari 2019.

Kemudian kualitas air Danau Toba karena aktifitas Keramba Jaring Apung baik milik masyarakat maupung milik perusahaan asing juga terus menjadi sorotan di kawasan yang ditetapkan menjadi destinasi wisata unggulan tersebut.[JNI]