Rismon Sirait: Perlu Ada Peraturan Daerah Yang Pro Danau Toba

digtara.com | MEDAN – Budayawan muda Batak, Rimson Raja Mangatur Sirait mengatakan salah satu persoalan yang membuat Danau Toba sulit ditata dengan baik karena tidak adanya perda yang fokus untuk menjaga kelestarian danau tersebut. Hal ini menurutnya dapat dilihat dengan mudahnya perusahaan-perusahaan memanfaatkan Danau menjadi tempat usaha dan menjadi pemicu pencemaran.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Harus ada peraturan yang tegas yang mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan Danau Toba,” katanya, Kamis (10/1/2019).

Saat ini menurut Rismon, meski pihak-pihak terkait selalu mengklaim perusahaan-perusahaan yang mereka tempatkan di Danau Toba seperti Keramba Jaring Apung (KJA) tidak membuat pencemaran. Namun fakta menunjukkan bahwa kualitas air di danau tersebut semakin memprihatinkan. Wisatawan dari manca negara dan juga wisatawan lokal bahkan semakin enggan untuk berenang karena airnya tidak lagi jernih.

“Ini menjadi bukti betapa dampak kerusakan semakin mengancam Danau Toba,” ujarnya

Bukan hanya persoalan atas kualitas air danau, persoalan lain yang juga harus disoroti menurut Rismon yakni persoalan kelestarian lingkungan diseputar Danau Toba. Beberapa peristiwa tanah longsor menurutnya menjadi salah satu indikasi adanya kerusakan pada kawasan hutan diseputar danau yang ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan tersebut.

“Longsor yang memutuskan akses jalan Pematang Siantar-Parapat yang beberapa kali terjadi sebulan terakhir itu kan jadi bukti, bahwa ada kerusakan hutan disana. Harus diusut itu,” sebutnya.

Rismon mengatakan, secara tradisi Suku Batak memiliki kearifan lokal yang sangat berpengaruh pada kelestarian alam seperti hutan. Kearifan lokal tersebut yakni menghormati alam (danau toba) dan leluhur termasuk menghormati pepohonan yang ada.

“Pemerintah dapat mencontoh itu dalam membuat peraturan daerah,” pungkasnya.[Kartyk Bima/JNI]