Sudah Di Cek, Ternyata Tak Ada Serbuan Pekerja Asing Di Paluh Kurau

digtara.com | MEDAN – Untuk membuktikan informasi yang beredar di media sosial (medsos) mengenai jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik investor PT Sanghai Corporation yang bekerjasama dengan PT Mabar Elektrindo di Deli Serdang, Sumatera Utara,  Relawan Indonesia Kerja (RIK) blusukan di Desa Paluh Kurau, Minggu 20 Januari 2019.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Sekretaris Jenderal RIK Ihutan Pane mengatakan, sebagai relawan setia di basis desa mendukung Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, isu ribuan TKA asal Cina yang bekerja di Desa Paluh Kurau, Hamparan Perak perlu di cek kebenarannya agar tidak terlanjur jadi kabar liar.

” Tujuan RIK blusukan kesana ingin membuktikan apakah benar ada ribuan TKA dari Cina disana. Apalagi kami membaca di medsos disebut TKA asal Cina itu ilegal. Informasi itu kan merugikan Pak Jokowi jika tidak di cek kebenaranya,” kata Ihutan, Jumat (25/1/2019).

Fakta yang sebenarnya, ujar Ihutan, tidak ada serbuan ribuan TKA asal Cina bekerja di PLTU Paluh Kurau.” Tidak ratusan apalagi ribuan. Hanya ada  tujuh orang pekerja asing di PLTU Paluh Kurau.” ujar Ihutan Pane.

Saat blusukan ke Desa Paluh Kurau, RIK malah mendapati fakta Desa Paluh Kurau terancam tenggelam.”Kami himpun berbagai masalah di Desa Paluh Kurau saat menemui kepala desa dan warga. Kami kaget bahwa rumah 5 ribuan warga Paluh Kurau terancam tenggelam karena ternyata desa itu dikelilingi laut,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah RIK Dapil Sumut II Yori Barus yang ikut blusukan.

Untuk mencegah desa tenggelam, warga mengandalkan empat pintu kontrol (pintu klep) dan tanggul untuk mencegah air laut masuk,” Namun saat ini ada dua pintu klep yang rusak. Untuk menggantinya diperlukan anggaran ratusan juta rupiah dan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam,” ujar Yori.

Bendahara DPP RIK Alian Napiah Siregar mengatakan, sedang mencari cara agar pintu klep pengendali air laut bisa diganti.”Harga pintu klep menurut penuturan Kepala Desa Paluh Kurau ratusan juta per unit. Pintu yang rusak ada dua unit.” ujar Alian.

DPP RIK, sambung Alian sudah menyampaikan masalah itu kepada Dewan Pembina RIK dan akan menyurati Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU.” Karena kalau menunggu anggaran pemerintah Deli Serdang atau Sumut bisa-bisa tanggul jebol dan menyebabkan ribuan jiwa terancam,” ujar Alian.[JNI]