Gelar FGD, HMI Labuhanbatu Sarankan 3 Hal Terkait BPJS Gratis untuk 81 Ribu Jiwa

digtara.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan Focus Group Discusion (FGD). HMI Labuhanbatu BPJS Gratis

Baca Juga:

• Bea Cukai Apresiasi Kapolres Labuhanbatu Selatan Ungkap Peredaran Pita Cukai Rokok Palsu
• Peredaran 710 Butir Pil Ekstasi Digagalkan Intel Korem 022/PT
• Kejari Labuhanbatu Geledah Kantor PUDAM, Ini Yang Didapat

Diskusi yang digelar Rabu 16 Maret 2022 lalu itu diberi tema “Jaminan Kesehatan Masyarakat Labuhanbatu Tanggung Jawab Siapa?”

Bertempat di Warkop Marsuo, kegiatan ini dilaksanakan guna menindak lanjuti Aksi HMI sebelumnya, serta memperjuangkan hak 81.933 jiwa masyarakat Labuhanbatu yang kurang mampu belum tercover dalam BPJS PBI (Gratis).

Wiwit Arif Mahardika selaku moderator mengucapkan, Kesehatan adalah hal yang harus dan segera diselesaikan. Karena bagaimana masyarakat akan kerja kalau dia sakit, sesuai dengan Visi Misi bapak bupati bahwa prioritas dalam hal kesehatan.

Baca: Tega! Toke Sawit di Labuhanbatu Bakar Pekerjanya Gegara Gelapkan Sawit Hasil Panen

Ketua Umum HMI Khairil Hanif Nasution mengatakan bahwa Pemerintah lalai dalam hal kesehatan.

“Tapi kami HMI tidak ingin mencari kesalahan atau mengucilkan instansi manapun karena kami hanya ingin masyarakat yang 81.933 jiwa ini yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) terjamin kesehatannya,” ujarnya.

Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedang menyiapkan Prodak hukum yaitu Perbup untuk mengatasi Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Labuhanbatu yang tidak tercover dengan BPJS PBI (Gratis) maka dapat menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Masyarakat Labuhanbatu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut secara gratis yang akan trealisasi paling lama 14 hari kedepan dengan menggunakan SKTM dari Kelurahan ataupun Desa, disampaikan langsung oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Bapak Indera Agusman Masyhur Sinaga Kabid Pelayanan Kesehatan.

Khairil Hanif juga mengatakan, menggunakan SKTM adalah solusi sementara bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS PBI.

“Karena menggunakan SKTM itu hanya bisa digunakan di RSUD Rantauprapat, bagaimana dengan masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit di luar dari Labuhanbatu yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya? Bagimana dengan masyarakat labuhanbatu yang sedang Bekerja ataupun kuliah diluar dari Kabupaten Labuhanbatu?” tanyanya.

Harapanya pemerintah harus sigap dan tanggap dalam hal ini guna memfasilitasi jaminan kesehatan dengan BPJS PBI (Gratis) bagi masyarakat labuhanbatu yang belum tercover.

Dengan BPJS kita bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun sehingga kesehatan masyarakat Labuhanbatu lebih terjamin kesehatannya.

Kharil Hanif Nasution merokemendasi tiga solusi dalam mengatasi kondisi tersebut:

1. Pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Krsehatan harus di maksimalkan sesuai ketentuan.
2. Pengusulan kuota PBI dari data DTKS harus di optimalkan sesuai kuota yang tertera di aplikasi SIKS-NG
3. Mendorong pihak swasta untuk ikut berkontribusi melalui CSR perusahaan.

Yudi Ismawan, selaku kepala BPJS Kesehatan Labuhanbatu sangat mengapresiasi perjuangan HMI karena hasil dari perjuangan ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terkhusus yang kurang mampu.

Adapun acara ini dihadiri oleh Organisasi Kemahasiswaan (Cipayung Plus), Apedi Labuhanbatu, beserta Narasumber yaitu Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Indera Agusman Masyhur Sinaga, DPRD Komisi IV yang diwakili oleh Bapak Ponimin, Dinas Sosial yang diwakili oleh Bapak Lokot Ritonga, dan BPJS Labuhanbatu yang diwakili Oleh Bapak Yudi Ismawan.

Gelar FGD, HMI Labuhanbatu Sarankan 3 Hal Terkait BPJS Gratis untuk 81 Ribu Jiwa