Soroti AHY vs Moeldoko, Munarman: Ujian Konstitusionalisme versus Kekuasaan

digtara.com – Konflik internal di Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko versi KLB Deli Serdang masih perbincangan menarik. Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga ikut berkomentar.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Munarman menganggap konflik yang terjadi di Partai Demokrat itu menunjukkan situasi perpolitikan di Indonesia sudah kronis. Meski demikian, Munarman mengaku ikut terhibur dengan adanya kegaduhan di internl Partai Demokrat karena dianggap seperti lelucon.

“Gonjang-ganjing Partai Demokrat ini makin lucu, ya. Saya mau kasih komentar publik karena makin hari makin enggak jelas kehidupan di negara ini,” kata Munarman melansir Suara.com – jaringan digtara.com, Minggu (14/3/2021).

Munarman menilai perpecahan kubu di Partai Demokrat ini menguji integritas negara yang selama ini digaungkan sebagai negara hukum. Kasus ini akan mengadu antara kekuatan hukum dan kekuasaan.

“Gonjang-ganjing PD akan menjadi ujian bagi konstitusionalisme versus kekuasaan, negara hukum versus negara kekuasaan, rule of law versus rule of power,” tuturnya.

Konflik ini bermula ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap adanya upaya kudeta terhadap partainya. SBY mendapatkan informasi kalau kader dan mantan kader Demokrat bersatu dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

GPK PD disebutnya melakukan upaya adu domba dan menghasut antara pimpinan DPP dengan Ketua DPD dan DPC.

Tidak lama berselang, isu kudeta pun meluas sampai menyangkut pihak eksternal. Nama Kepala Staf Kepresiden (KSP) berhembus tipis sebagai bagian dari upaya kudeta pada saat itu.

Kian memanas, secara mengejutkan Partai Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang dianggap telah terbukti menjadi dalang percobaan melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Ketujuh orang tersebut adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie.

Tidak tinggal diam, ketujuh orang tersebut lantas muncul di publik dan menyatakan kekecewaannya.

Selain kecewa dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dianggap tidak mampu meningkatkan elektabilitas, mereka juga menolak adanya politik dinasti di dalam tubuh partai.

Puncaknya, mereka nekat menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengusung ketua umum yang baru. Nama Moeldoko pun terpilih sebagai Ketum Demokrat Versi KLB.

Keterlibatan Moeldoko itu jelas membuat SBY naik pitam.

Bukan hanya SBY, AHY kecewa. Namun kekecewaan itu tidak sampai menimbulkan aksi brutal dan adu fisik. AHY tampaknya membiarkan gerakan itu mengalir dan cukup percaya diri untuk menggagalkan kudeta dengan cara adu argumen hukum.

“KLB itu dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader, yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal,” kaata AHY setelah mengetahui KLB berlangsung.

Demi mempertahankan kursi kepemimpinannya, AHY bergerilya ke KemenkumHAM, Kemenko Polhukam, dan KPU. Sementara Demokrat versi Moeldoko mengaku bakal mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham.

Hingga kini, kubu Demokrat versi AHY dan versi KLB Deli Serdang masih asyik saling melaporkan kepada pihak kepolisian atas berbagai tuduhan.