Jokowi Ajak Petinggi Parpol Koalisi Non-parlemen, Ini yang Dibahas
digtara.com – Presiden Joko Widodo mengumpulkan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik non-parlemen koalisi pemerintahan di Istana, Jakarta, Rabu (1/9/2021). Jokowi Ajak Petinggi Parpol Koalisi Non-parlemen
Baca Juga:
Pertemuan dilakukan usai beberapa hari lalu Jokowi kumpulkan petinggi parpol yang berada di parlemen.
Pertemuan tersebut diungkap oleh Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha.
Menurutnya, turut hadir dalam pertemuan ini yakni ketum dan sekjen Partai Hanura, ketum dan sekjen PKPI, ketum dan sekjen Perindo, kemudian ketum dan sekjen Perindo. Sementara Giring sendiri ditemani oleh Plt Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti.
“Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19. Yaitu, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus Covid tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen,” kata Giring dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).
Sementara itu, Giring dalam kesempatan tersebut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
“Pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. Kami mendukung kebijakan “gas dan rem” pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,†tuturnya.
Kemudian ia juga turut menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, terutama pengusaha kecil, yang berharap kebijakan PPKM yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali.
Pertemuan koalisi sebelumnya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya ada 5 topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Johnny menyampaikan dalam pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintah turut ada 7 ketua umum partai politik dan 7 sekjen partai politik. Pertama, PDIP ada Megawati Soekarnoputri dengan Hasto Kristiyanto, kedua, Gerindra Prabowo Subianto dengan Ahmad Muzani, ketiga Nasdem Surya Paloh dengan Johnny, lalu Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.
Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi. Dan tentu saja PAN diwakili oleh ketua umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.
Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi pegangan covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.
Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.
“Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekonomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7% kuartal 2 tumbuh 7,7%, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4,” tuturnya.
Topik bahasan yang ketiga yakni terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.
Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari covid-19 dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.
“Kelima terkait Ibu Kota Negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan,” tandasnya.
[ya]Â Jokowi Ajak Petinggi Parpol Koalisi Non-parlemen