Berobat Gratis (UHC) di Sidimpuan Inisiasi Letnan Dalimunthe Semasa Menjabat Pj Walikota

Dimana masyarakat kota Padangsidimpuan yang belum tercover oleh Asuransi Kesehatan ataupun BPJS, maka cukup hanya membawa KTP Padangsidimpuan atau mendaftarkan diri ke Puskesmas atau Rumah sakit terlebih dalam keadaan darurat.

Baca Juga:

• Kades di Sidimpuan Lapor Dan Minta Perlindungan ke Polda Sumut Pasca Diancam Calon Walikota
• Marsiribakan! Irsan "Lilung" Ditanyai Kenapa Tidak Pernah Hadiri Panggilan Kejaksaan. Saat Debat Kedua
• Oknum Pejabat Tapsel Cabuli Ponakannya Berusia 13 Tahun Hingga Hamil 6 Bulan

Untuk diketahui, program universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Dan program berobat gratis tinggal bawa KTP ini merupakan kerjasama Pemko Padangsidimpuan dan BPJS Kesehatan.

Serta BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan sudah memberikan Penghargaan Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kepada Pemerintah Kota Padangsdiimpuan dimasa Letnan Dalimunthe menjabat Pj Walikota pada Juni 2024 lalu yang berlokasi di Halaman Bolak.

Berita Sebelumnya Tentang UHC

Launching UHC, Pj Walikota Letnan Pastikan Seluruh Warga Kota Padangsidimpuan Dilayani Faskes dan RSU

Pj. Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes bersama BPJS Kesehatan launching Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, sekaligus penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan JKN-KIS bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah-Bukan Pekerja (PBPU-BP). Bertempat di Alaman Bolak Padang Nadimpu, Minggu (16/06/24) pagi.

Dalam arahannya, Pj. Walikota Padangsidimpuan menyampaikan, Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2011, tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dikatakan Pj. Walikota, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS yang terdaftar di Kota Padangsidimpuan sudah mencapai 96,98% (222.488 jiwa dari total penduduk 229.408) sehingga Kota Padangsidimpuan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan menjafi predikat UHC prioritas (Non Cut Off).

"Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemko Padangsidimpuan dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, yang selaras dengan perwujudan tag line 'Padangsidimpuan Mantap' ungkap Pj. Walikota, Dr. Letnan Dalimunthe.

Dijelaskannya, dalam program JKN, selain layanan pengobatan (kuratif), penduduk Kota Padangsidimpuan yang telah terdaftar juga dapat mengikuti program promotive/preventif, seperti program pengelolaan penyakit kronis di wilayah Kota Padangsidimpuan.

"Dengan ditetapkannya UHC, kita berharap tidak ada lagi masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak terlayani diseluruh fasilitas kesehatan dan tidak perlu menunggu 14 hari untuk mengaktifkan kepesertaan. Sebab begitu mendaftar, saat itu juga kepesertaan bisa langsung aktif dan dapat digunakan" pungkasnya.

Sebelumnya, sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Saidah Asro Fauziah, S.Pd, MM melaporkan dari total 229.408 jiwa peserta yang terdaftar tersebut, pemko Padangsidimpuan telah mendaftarkan dan membayar iuran penduduk kedalam program JKN sebanyak 46.571 jiwa, sehingga Pemko Padangsidimpuan mencapai predikat UHC.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pj. Walikota Padangsidimpuan, DPRD dan seluruh OPD terkait yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pencapaian UHC ini.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Sulianto, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Pemko Padangsidimpuan, dibawah kepemimpinan Pj. Walikota, Dr. Letnan Dalimunthe dalam menyediakan anggaran untuk membayar iuran jaminan kesehatan terhadap 46.571 jiwa penduduk Kota Padangsidimpuan yang sudah terdaftar, sehingga pemko Padangsidimpuan mendapat predikat UHC.

Menurutnya, peluncuran predikat UHC bagi Kota Padangsidimpuan merupakan kabar bahagia bagi warga Padangsidimpuan, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Ia berharap dengan capaian UHC ini, dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya untuk segera mencapai UHC, terutama UHC prioritas non cut off seperti yang telah dicapai Kota Padangsidimpuan saat ini.

"BPJS Kesehatan secara kontinu melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah, agar seluruh masyarakat dapat di integrasikan dengan program JKN-KIS dengan Akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Kita juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan atau Rumah sakit" jelasnya.

Sulianto juga menginformasikan bahwa pihaknya, dalam hal ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 31 FKTP dan 4 FKRTL di Kota Padangsidimpuan.

Turut hadir, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan, Roni Ginawan Rambe, S.STP, M.Si, Staf Ahli dan Asisten, pimpinan OPD, Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan, drg. Susanti Lubis, para pimpinan RS swasta di Kota Padangsidimpuan, camat dan seluruh Kepala Puskesmas Kota Padangsidimpuan