Survei: Lebih Banyak Masyarakat Tak Setuju Program Kartu Prakerja

digtara.com – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga mengungkapkan penghentian program Kartu Prakerja sesuai keinginan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional LKSP pada 20-27 Mei 2020 sebanyak 61,94 persen responden tidak setuju dengan program Kartu Prakerja dan 38,06 persen sepakat dengan program itu. Masyarakat Tak Setuju Program Kartu Prakerja

Baca Juga:

• Jadwal Pengumuman Hasil Real Count Pilkada 2024 oleh KPU? Cek di Link Ini
• Inilah Partai Lolos dan Gagal Masuk Senayan Versi Lembaga Survey, PPP Di Ujung Tanduk
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

“Yang tidak setuju beralasan warga lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33 persen), pelatihan bisa diperoleh gratis online (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 ), celah korupsi baru (1,62 persen),” papar Astriana di Jakarta, Senin, 6 Juni 2020.

Sementara itu, 3,76 persen lainnya meminta pemerintah membuka lapangan kerja baru, fokus pada penanganan pandemi covid-19, dan tidak semua pengangguran dapat mengikuti pelatihan. Sejumlah responden juga menilai paket pelatihan hanya pencitraan.

“Sebesar 3,76 persen itu juga ada yang menganggap bahwa bantuan pangan lebih prioritas, mendidik masyarakat malas bekerja, menguntungkan pihak tertentu, beda prioritas antardaerah, dan pelatihan sekaligus modal usaha,” ujar Astriana.

PHK

Adapun responden yang setuju dengan Kartu Prakerja menilai program itu membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) (46,46 persen), meningkatkan keterampilan (32,07 persen), dan melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen).

Baca: Sekolah Sudah Boleh Buka di 99 Zona Hijau Covid-19 Ini, Cek Lokasinya

Lalu, membantu pekerja sementara selama menganggur, membantu warga yang tidak berijazah mendapat pekerjaan, membuka lapangan kerja baru serta memudahkan pendataan pencari kerja.

Astriana mengatakan salah satu pertimbangan penghentian program Kartu Prakerja ialah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya terkait pencegahan korupsi.

Sementara itu, alasan lain seperti celah korupsi jauh lebih kecil dibandingkan beberapa alasan lain.

Baca: Fadli Zon Minta Jokowi Batalkan Kartu Prakerja, Dananya Dialihkan ke BLT Rakyat

“Pemerintah menyebut yang dihentikan adalah pelatihan di platform digital sementara programnya terus jalan. Responden dari hasil survei nasional LKSP mayoritas menginginkan ada pengganti program Kartu Prakerja,” papar Astriana.

Ia mengatakan target program Kartu Prakerja harus jelas. Pemerintah lebih baik memberikan bantuan sosial bila ingin memberikan insentif. Namun, untuk meningkatkan skill ada pelatihan sejenis yang bisa didapat secara gratis.

Baca: Begini Cara Dapat Rp 3,5 Juta dari Kartu Pra Kerja, Buruan Daftar!

Dia menegaskan penghentian mesti diikuti perbaikan. Apalagi, masalah muncul sejak awal pendaftaran.

“Calon peserta daftar di bidang IT tapi pertanyaan diminta menghitung jualan kain. Jadi memang suara publik harus didengar,” ujar Astriana. [medcom]

https://www.youtube.com/watch?v=J89gVyAbQxQ

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.