Kolaborasi Dengan Dunia Usaha, Mendagri Buka Data Kebutuhan Penanganan Covid-19

digtara.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah pusat dan daerah ber-kolaborasi dengan dunia usaha. Khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Permintaan itu disampaikan Tito saat menggelar rapat kordinasi bersama 497 Bupati/Wali Kota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha. Diantaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Rapat kordinasi yang dilaksanakan lewat konfrensi video itu digelar pada Selasa, 7 April 2020 kemarin.

Menurut Mantan Kapolri itu, pihaknya akan membuka secara menyeluruh data kebutuhan penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia. Data itu dibua agar bisa diakses dan dipenuhi para pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah.

Saat ini, kata Tito, pihaknya telah mendata lengkap, secara bottom-up (dari bawah). dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Baik data jumlah maupun jenis dan kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid-19.

“Kami juga telah mendata kebutuhzdan ketersediaan sembilan bahan pokok. Data dari seluruh daerah,”sebut Tito dalam keterangan pers yang dibagikan Staf Khusus Mendagri, Kartorius Sinaga, Rabu (8/4/2020).

https://www.youtube.com/watch?v=auEGDEG99kk

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV.
Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Tito mencontohkan di Provinsi NTT membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine. Sementara di Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan Provinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD.

“Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka. Perusahaan-perusahaan itu diharapkan dapat membantu memenuhi semua kebutuhan tersebut,” sambung Tito.

KETERLIBATAN UKM

Tito menyebutkan, sebenarnya banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti usaha konveksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD (Alat Pelindung Diri).

“Dengan membangun komunikasi dan tukar menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan suplay, kami berharap kita dapat mengerahkan semua kekuatan kita untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19 ini,” lanjut Tito.

Dalam rakor tersebut Mendagri Tito memberikan masukan bahwa disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan PSBB, pemerintah, dalam waktu bersamaan, juga harus menangani dampak sosial dan ekonomi serangan Covid-19, termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid-19 ini berlangsung.

STABILITAS EKONOMI

Mendagri Tito berharap terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan Covid-19 ini.

https://www.youtube.com/watch?v=lp49mP7nEv8

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV.
Jangan lupa, like comment and Subscribe.

Rakor antara Pemerintah dan Dunia Usaha itu juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani Maming, menyambut baik wacana yang disampaikan Tito Karnavian lewat rakor tersebut.

“Ide rakor ini sangat cemerlang karena membantu kami memahami jenis, jumlah, kualifikasi serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data ini sangat berguna bagi anggota Hipmi untuk keperluan produksi dan sasaran distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid-19 dapat menjadi terukur dan maksimal. Terima kasih Pak Mendagri atas inisiatif ini,” ujar Mardani.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19. Kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.

Sementara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai izin edar, sertifikasi atau izin alih usaha pabrik yang memproduksi alat kesehatan berhubungan Covid-19.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=2EmOv2uA48Q

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV.
Jangan lupa, like comment and Subscribe.