Pengamat: Ada Upaya Sistematis Mendelegitimasi KPU

digtara.com | JAKARTA – Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, saat ini sedang ada upaya sistematis yang dilakukan sejumlah pihak untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu. Upaya sistematis itu salah satunya terindikasi dari aksi massa Forum Umat Islam (FUI) dan Amien Rais di kantor KPU.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dimana mereka mengusulkan agar kotak suara pemilu 2019 disimpan di Markas TNI tingkat setingkat Komando Rayon Militer (Koramil) dan segera dilakukan audit forensik sistem informasi KPU, serta daftar pemilih tetap.

“Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya, ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU,” kata Adi, Sabtu (2/3/2019).

Adi menilai, pola-pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu. Kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi, dan program untuk membangun bangsa. Kalau terus bermain dengan isu curang, berpotensi mengganggu jalannya pemilu.

“Sebaiknya semua kubu lebih fokus pada penyampaian gagasan, visi, dan program,” tegas Adi.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan.

“Saya kira cukup berlebihan kalau ada upaya mengaudit IT KPU, sedangkan penghitungan suara di Indonesia masih secara manual,” ujar Adi.

Adi juga heran dengan usulan agar kotak suara di simpan di Markas Koramil. Kalau itu diwujudkan, malah melanggar peraturan. “Apa aturannya? Itu tidak sesuai prosedur.”tukasnya.

Dia menyampaikan, di setiap TPS ada banyak saksi dari kandidat dan partai politik. Mereka lah yang akan mengawasi jalannya pemilihan. Tidak hanya itu, proses pemilihan juga diawasi lembaga independen.

Rasanya tidak baik kalau terlalu berprasangkan akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2019. Alhasil, nanti siapapun yang menang akan dicurigai hasil pemilihan yang curang. “Ini tidak bagus untuk demokrasi. Saya kira tidak ada juga indikasi KPU curang,” kata Adi.

Setiap pemilu ada upaya mengingatkan KPU tidak main mata dengan calon. Itu sah saja. Tapi kalau sudah merongrong KPU dengan membawa massa, sedangkan kasus yang dikhawatirkan tidak pernah terbukti, itu rasanya terlalu berlebihan.

“Mereka harus ingat bahwa penghitungan suara kita masih manual, bukan berdasarkan IT. Panwas harus menyerahkan rekapitulasi suara kepada saksi untuk mensinkronkan hasil penghitungan,”pungkas Adi.

Adalah politikus senior PAN yang juga Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Amien Rais yang meminta KPU mengaudit IT. Menurut Amien, Prabowo-Sandi akan mundur dari Pilpres kalau audit forensik membuktikan IT KPU tidak clear.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjawab keresahan Amien bahwa hasil akhir pemilu tidak ditentukan berdasarkan teknologi informasi. “Hasil akhir pemilu itu berdasarkan (penghitungan) kertas suara.”sebutnya.

Sedangkan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade mengusulkan agar kotak suara disimpan di Markas Koramil. Menurut Andre, TNI adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini.

[AS]