Pelayanan Publik 12 Pemda di Sumut Buruk, Ombudsman: Negara Hadir Tapi Menyusahkan Rakyat

digtara.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar menyampaikan, sebagian besar kualitas pelayanan publik di sejumlah pemerintah daerah (Pemda) baik Pemko maupun Pemkab di Sumut masih buruk.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) bertema Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/2/2021).

Dikatakan, pihaknya sampai saat ini masih melihat Pemda yang belum menerapkan standar layanan publik. Walhasil masih banyak yang berakibat merugikan masyarakat.

“Kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih memperihatinkan. Negara hadir tapi justru menyusahkan rakyat. Pelayanan publik kita di daerah masih jauh dari yang diharapkan,” jelasnya.

Berdasarkan survei Ombudsman terhadap 19 Pemda di Sumut atas kepatuhan pada standar pelayanan publik sejak 2015 sampai 2019, hanya 7 (tujuh) pemda dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau.

Ketujuh pemda itu adalah Kabupaten Deliserdang, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdangbedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sedangkan 12 Pemda lainnya yang disurvei masih berada dalam kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah).

“Butuh mindset (pola pikir) yang diubah. Kita masih terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif. Yang diperlukan adalah layanan yang cepat, inovatif, dan berorientasi hasil,” tandasnya.