Pemda Alor Bakal Polisikan Penyebar Video Bupati Marahi Staf Kemensos
digtara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana melaporkan orang yang menyebar video ketika Bupati Alor, Amon Djobo memarahi dua pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) beberapa waktu lalu. Pemda Alor Bakal Polisikan Penyebar Video Bupati Marahi Staf Kemensos
Baca Juga:
Sekretaris Daerah (Sekda) Alor, Soni OÂ Aleleang mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan penyebar video tersebut ke Polres Alor.
“Kami menunggu karena ada saudara satu masih di Kupang belum sampai, kami juga masih ambil data-data informasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah cabang PDIP di Alor, apakah itu diagendakan dalam musyawarah atau tidak. Dalam hal memperdengarkan dan memutar video itu kepada peserta, lalu mengatakan telah melaporkan kepada menteri. Itu apakah dalam agenda musyawarah atau itu hanya karena inisiatif satu dua orang,” ujarnya, Rabu (2/6/2021).
Menurut Soni, dari agenda musyawarah tersebut lah pihaknya nanti bisa mengetahui, video itu didapatkan dari siapa dan mengapa harus diviralkan.
Seseorang yang mengambil video lalu menyerahkan kepada Ketua DPRD Alor pun telah diketahui. Soni menjelaskan setelah selesai meluapkan amarahnya terhadap kedua pegawai Kemensos tersebut.
Bupati Alor, Amon Djobo meminta maaf lalu berpelukan dengan keduanya, sehingga pembagian bantuan yang dibawa untuk ahli waris korban meninggal dunia pasca-seroja berjalan aman dan lancar.
“Setelah itu tidak ada masalah lagi, bahkan kunjungan Ibu Menteri Sosial pun berjalan lancar,” tandasnya.
Sebuah video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo memarahi dua staf yang diketahui berasal dari Kementerian Sosial beredar luas dan viral di media sosial.
Video tersebut berdurasi 3.09 menit dan diduga direkam seseorang di pendopo rumah jabatan bupati Alor.
Dalam video itu tampak dua pegawai kementerian sosial yang duduk dihadapan Bupati Amon Djobo tersebut. Keduanya hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.
Pembicaraan dalam video itu, Amon Djobo menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dalam penyalurannya dilakukan oleh DPRD bukan pemerintah daerah.
Bahkan sejumlah pegawai itu disuruh Amon Djobo untuk menanyakan kepada gubernur dan presiden siapa dirinya.
Bupati Amon menilai pegawai Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah, karena membiarkan DPRD mencaplok bantuan itu dari pendamping dengan alasan diperintah oleh presiden, untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.
[ya]Â Pemda Alor Bakal Polisikan Penyebar Video Bupati Marahi Staf Kemensos