Kapolda NTT Minta Anggota Polri Jaga Netralitas dalam Pemilu
digtara.com - Polri melakukan berbagai persiapan dalam menjaga pengamanan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang di wilayah hukum Polda NTT.
Baca Juga:
Kesiapan ini ditandai dengan latihan pra operasi Mantap Brata Turangga 2023 yang dibuka Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Drs Johni Asadoma, M,Hum, Rabu (11/10/2023) di aula Rupatama Polda NTT.
Kegiatan ini mengangkat tema "Dengan latihan Pra Operasi Mantap Brata Turangga 2023-2024 Polri yang Presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2023-2024".
kegiatan ini diikuti 560 orang peserta dari Satker Mapolda NTT mengikuti kegiatan latpraops ini secara langsung, sementara para Kapolres beserta Pejabat Utama (PJU) mengikuti secara virtual.
Kapolda NTT juga memberikan tanda peserta pelatihan kepada dua orang perwakilan anggota sebagai tanda dimulainya lat pra ops Mantap Brata Turangga.
Kapolda NTT menjelaskan bahwa latpraops ini diadakan untuk memastikan pengamanan seluruh tahapan Pemilu 2024 di Provinsi NTT berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.
Latihan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan kepada personel sebelum mereka terjun ke lapangan, sehingga perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dapat berjalan dengan optimal.
"Untuk itu, saya minta kepada seluruh peserta latpraops agar serius mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan, semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Kapolda NTT.
Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah.
Pada tanggal 14 Februari 2024, rakyat Indonesia akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Kemudian, pada tanggal 27 November 2024, akan dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.
Kapolda NTT juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut. Ia juga mengingatkan setiap personel untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.