Posting di Medsos Soal Lembaga Hukum di Alor Tempat Jual Beli Kasus, Sekwan Alor Didemo Masyarakat

Baca Juga:

• Polres Alor Selidiki Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Jaminan Fidusia
• BKKPN Kupang Turunkan Tim Cek Mamalia yang Terdampar di Alor
• Puluhan Ekor Ikan Lumba-lumba Ditemukan Mati Terdampar di Perairan Kabupaten Alor

Perwakilan massa juga menduga apabila kasus ini tidak ditindak lanjuti maka memang benar hukum di Kabupaten Alor bisa diperjual belikan.

Massa berjanji akan melaporkan serta melakukan aksi propaganda untuk menuntut Kapolres Alor ke pimpinan kepolisian lebih tinggi di Mapolda NTT maupun Mabes Polri.

Massa aksi kemudian diterima Wakapolres Alor, Kompol Djamaludin.

Mewakili Kapolres Alor, Wakapolres mengapresiasi aksi massa karena kedatangan massa membawa kedamaian dan solusi terbaik untuk menanggapi persoalan terkait penyampaian dari Sekwan, Daud Dolpaly SH di sosial media bahwa lembaga hukum di wilayah Kabupaten Alor adalah tempat jual beli kasus.

Wakapolres berjanji segera menanggapi persoalan ini dengan mempelajari rekaman yang berada di sosial media serta unsur-unsur yang turut terlibat di dalam rekaman tersebut.

Massa aksi kemudian ke Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi dan langsung berorasi secara bergantian.

Massa minta agar kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi segera menanggapi persoalan yang terjadi pada Sekertaris DPRD Kabupaten Alor, karena telah memberikan statement di sosial media bahwa hukum di Kabupaten Alor ini bisa diperjual belikan.

Massa pun menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi segera menanggapi persoalan yang dilakukan oleh seorang publik figur Sekertaris dewan, Daud Dolpaly SH.

Mereka menilai apabila pernyataan Sekertaris Dewan Kabupaten Alor tersebut adalah salah maka Sekretaris Dewan harus diancam dengan Undang-undang ITE pasal 27 ayat (3) tentang ITE.

"Apabila kasus ini tidak ditindak lanjuti maka kami yakin bahwa memang benar hukum di Kabupaten Alor bisa diperjual belikan. Dan kami akan melaporkan serta melakukan aksi propaganda untuk menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung," tandas massa.

Massa diterima oleh staf intelejen Kejari Alor, Rosyid Pujilaksana.

Ia berharap massa tidak terprovokasi oleh keadaan Massa melanjutkan aksi ke Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi.

Mereka mempertanyakan apakah benar lembaga yudikatif atau Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Alor di Kepolisian Resort Alor, Kejaksaan Negeri Alor dan Pengadilan Negeri Kalabahi ada praktek atau tindakan jual-beli kasus.

"Kami datang di ketiga lembaga ini menanyakan serta meminta agar mengklarifikasi terkait ungkapan dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Alor, apabila hal itu tidak terjadi maka segera tangkap pelaku penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax," tegas perwakilan massa.

Massa aksi diterima oleh Sekertaris Pengadilan Negeri Kalabahi, Novianus Mario Gelu, S.Kom.
"Jangan mudah terpengaruh oleh siapapun dalam bentuk apapun untuk adakan aksi, karena masa depan adik-adik masih panjang," ujar Novianus.