Polri dan Pihak Terkait Bahas Kesiapan Akhir Jelang Pemilu 2024
digtara.com - Tinggal sepekan lagi, warga masyarakat akan menggunakan hak pilihnya memilih presiden dan wakil presiden serta para anggota legislator dan senator.
Baca Juga:
Pemilu tahun 2024 dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemerintah sendiri menetapkan hari pencoblosan tersebut sebagai libur nasional.
Berbagai persiapan dilakukan penyelenggara dan aspek keamanan menjadi tanggung jawab Polri dan TNI.
Satu minggu jelang hari H pencoblosan, Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menggelar rapat koordinasi strategis di aula Rupatama lantai III Polda NTT, Rabu (7/2/2024).
Rapat digelar untuk mengkaji kesiapan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024.
Kapolda NTT menekankan pentingnya pengecekan dan evaluasi terkait kesiapan serta rangkaian pelaksanaan pencoblosan yang hanya tinggal 7 hari lagi.
"Rapat ini menjadi forum untuk saling berbagi informasi mengenai tahapan pemungutan hingga pengumpulan kotak suara pada Pemilu tahun 2024," ujar Kapolda NTT.
Perwakilan Pj Gubernur NTT, Kasat Pol PP, Perwakilan Ketua KPU NTT, Wakapolda NTT, Forkopimda, Kesbangpol, BMKG, dan Kepala Instansi terkait turut hadir dalam rapat tersebut. Sementara Polres jajaran mengikutinya secara virtual.
Eldy Diaz, anggota KPU NTT divisi data memberikan gambaran mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan PKPU Nomor 3/2022.
Data terbaru pemilih KTP-el menunjukkan 182.876 telah direkam, sementara 99,06 persen perekaman KTP-el telah tercapai.
Pencermatan DPT Pemilu 2024 mencatat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 11.940 yakni meninggal 11.596, menjadi anggota TNI 86 orang, menjadi anggota Polri 258 orang.
Perkembangan pelayanan pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilu tahun 2024 mencakup pemilih pindah masuk sebanyak 25.969 dan pemilih pindah keluar sebanyak 30.831.
Pentingnya kerjasama multi-stakeholder dalam percepatan perekaman KTP-el dan penanganan DPTb menjadi fokus dalam sambutan tersebut.
Begitu juga dengan pendalaman pemahaman tata cara pemungutan suara bagi KPPS, serta pemantauan logistik agar pemenuhan kekurangan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dapat terpantau hingga mencapai target paling lambat pada tanggal 5 Februari 2024.
Perwakilan Ketua Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan hasil pengawasan kampanye yang telah dilaksanakan mulai 28 November hingga 31 Januari 2024.
Dalam menghadapi masa tenang, Bawaslu telah mengidentifikasi potensi kerawanan seperti kampanye diluar jadwal, politik uang, pembagian sembako, dan penertiban APK.
Pengawasan pungut hitung suara akan difokuskan pada identifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dengan mempertimbangkan pengalaman pemilu sebelumnya.