Karantina Atapupu Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ekor Hewan Hidup dari Surabaya ke NTT

Hewan-hewan tersebut terdiri dari 10 ekor anjing, 83 ekor burung, dan 11 ekor marmut.

Baca Juga:

• Curi Uang dan Barang di Sejumlah Toko dan Kantor, Siswa di Kabupaten Lembata Diamankan Polisi
• Ungkap Penyebab Kematian, Jenazah Korban Kekerasan di Sumba Tengah Diotopsi
• Dihantam Banjir, Jembatan Termanu Penghubung Wilayah Kecamatan di Kupang-NTT Putus Total

"Kami mengimbau kepada seluruh awak kapal untuk tidak merusak segel atau bahkan menurunkan media pembawa dari alat angkut. Untuk pengamanan media pembawa tersebut berada dibawah pengawasan pejabat Karantina didampingi instansi terkait seperti Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Atapupu dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Atapupu," ujar Nina Liban selaku dokter hewan karantina yang bertugas, Sabtu (13/4/2024).

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT, Ida Bagus Putu Raka Ariana, Sabtu (13/4/2024) mengatakan penyelundupan hewan ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan karantina dan dapat membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

Hewan-hewan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan yang sah, dan tidak mengindahkan peraturan pemerintah provinsi NTT.

Upaya penyelundupan ini merupakan bentuk kesengajaan yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.

Tindakan melanggar aturan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak dua miliar rupiah sesuai Undang-undang No.21 Tahun 2019 Pasal 88.

Petugas Karantina Atapupu akan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran karantina.

Penindakan terhadap upaya penyelundupan ini dilakukan berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.

Dalam pasal 35, mewajibkan setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area kearea lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ada pula surat edaran Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 969/KR.120/C/03/2024 tentang Mitigasi Resiko Kejadian Rabies di Pulau Timor.

Selanjutnya surat edaran Direktorat Kesehatan Hewan nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies Melalui Lalu Lintas Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR).

Selain itu, keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 42/KEP/HK/2024 tentang Pos Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 05/DISNAK/2023 tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timu serta surat Keputusan pemerintah Kabupaten Belu Nomor Dinas PKH. 524/440/V/2023 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies.