Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia Menyamar Sebagai Pencari Ikan dan Teripang

digtara.com - Penyidik Polda NTT mengungkap modus yang dipakai para pelaku penyelundupan manusia ke Australia.

Baca Juga:

• Usai Diperiksa Penyidik, Dua WNA Kasus Penyelundupan Manusia Segera Diserahkan ke Pihak Imigrasi
• Diusir Australia, Tiga Nelayan Penyelundup WNA Asal China Malah Ditangkap Aparat Polres Rote Ndao
• Polda NTT-Kemenkum HAM Ungkap Penyelundupan WNA ke Australia

Para pelaku menyamar sebagai nelayan pencari ikan dan teripang di wilayah perairan NTT.

"Mereka menyamar sebagai nelayan yang mencari ikan hiu dan teripang di perairan perbatasan antara Indonesia dan Australia, khususnya di Papela, Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao yang masih berada di bawah hukum Polres Rote Ndao, Polda NTT," ungkap Wakapolda NTT, Brigjen Pol Awi Setiyono di Polda NTT, Selasa (14/5/2024).

Para pelaku menggunakan modus operandi dengan memberikan imbalan kepada anak buah kapal (ABK) sebesar Rp 5 juta dan menjanjikan bayaran Rp 50 juta ketika sampai di Australia.

Dalam penanganan perkara ini, Polda NTT menetapkan tujuh tersangka penyelundupan manusia ke Australia.

Para tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara dalam kasus penyelundupan manusia dari Kendari, Sulawesi Tenggara ke Australia melalui jalur laut wilayah hukum Polda NTT.

WNA yang menjadi tersangka yakni Jiang Xiao Jia, WNA yang juga pemilik kapal tanpa dokumen.

Enam tersangka WNI yakni MA (51) asal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, RM (40) asal Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, AB (32) asal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikutnya MS (47) asal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, JL (43) asal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan BT (29) asal Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Para tersangka menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tersangka dikenakan pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman minimal lima tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda antara Rp 500.000.000 hingga Rp 1.500.000.000.

Wakapolda NTT juga menyampaikan bahwa kasus ini diungkap setelah PSDKP Kupang menyerahkan kasus people smuggling pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Ditreskrimum Polda NTT.

Pada Rabu, 8 Mei 2024, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan kapal tanpa nama dan tanpa dokumen perijinan yang berusaha menangkap hiu dan teripang di perbatasan perairan kedua negara.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut ditarik ke dermaga perikanan Kupang, NTT karena tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Kapal tersebut berangkat dari Pulau Samuan, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 4 Mei 2024.

Setelah berlayar selama satu hari, kapal singgah di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada 5 Mei 2024, dan beristirahat selama satu malam.

Kapal melanjutkan perjalanan ke Kupang pada 6 Mei 2024.

Di pantai Oesapa, para WNA turun dari kapal dan menginap dua malam di Hotel Winslou Oesapa, Kota Kupang.

Sementara para ABK tetap di atas kapal karena alasan kerusakan mesin.

Dari enam WNA yang ditangkap, Jiang Xiao Jia merupakan pemilik kapal dan sekaligus sebagai smuggler, yang telah tinggal di Indonesia selama tiga tahun dan memiliki keluarga di pulau Samoan.

Polisi menyita barang bukti kapal tanpa nama, mesin, dan beberapa unit handphone.

Terhadap para tersangka masih dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Lima WNA diserahkan kepada imigrasi Kupang untuk proses redenominasi dan deportasi, sementara satu WNA sebagai smuggler akan diproses lebih lanjut.

Enam tersangka WNI asal Sulawesi juga menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakapolda NTT menegaskan bahwa kasus people smuggling bukanlah hal baru di wilayah tersebut.

Polda NTT, tandas Wakapolda NTT telah beberapa kali menangani kasus serupa sejak tahun 2021.

Kasus terbaru ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini menunjukkan komitmen Polda NTT dalam menangani kejahatan transnasional dan melindungi perbatasan negara dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.