Lantik 153 PPS se Kota Kupang, Ketua KPU Kota Kupang Minta PPS Jaga Hubungan Baik dengan Sekretariat

Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa menyampaikan apresiasi bagi semua PPS yang memberi diri menerima tanggungjawab yang luar biasa karena PPS harus berkorban dan mencurahkan waktu dan tenaga karena kinerja dan tanggungjawab terukur.

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan, Polres Kupang Garap Satu Hektar Lahan Tidur
• Dukung Operasi Lilin Turangga 2024, Polres Kupang Siapkan Tiga Pos
• Polantas-Dishub Cek Keselamatan Sopir dan Kendaraan Luar Kota Kupang Sebelum Keberangkatan

Pemkot Kupang berterima kasih kepada KPU, Bawaslu dan semua pihak yang bekerjasama sehingga Pemilu 2024 lalu terlaksana dengan baik dan kota Kupang tanpa masalah dan tanpa komplain.

Selain itu aturan Pilkada juga tidak beda dengan Pemilu.

Pemkot Kupang bertanggungjawab memfasilitasi kebutuhan penyelenggara Pemilu.

"Pemerintah dari seluruh jenjang punya tanggungjawab dan wewenang untuk menjadikan Pilkada terselenggara dengan baik melalui penyelenggara," ujarnya.

Selain itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk bekerjasama.

"PPS harus seiring dengan lurah karena Pilkada jika ada masalah akan menimbulkan konflik," pesannya.

Kepala Kesbangpol juga berharap agar seluruh pihak memastikan penyelenggaraan Pilkada di Kota Kupang sesuai aturan.

Sejumlah pesan disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Kupang bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan cepat tapi tidak terburu-buru namun harus cermat dan pastikan bahwa penerapan aturan konsisten.

"Harus teliti dan tidak sekedar cepat," ujarnya.

PPS juga diminta bekerja dalam prinsip efektif bahwa semua pekerjaan berlangsung tanpa masalah.

Ia berharap PPS profesional dalam bertugas karena mempunyai kapasitas.

"Jangan mendua hati karena Pilkada terkait dengan kepentingan pribadi PPS tapi harus profesional," tegasnya.

PPS juga harus akuntabel bahwa harus bertanggungjawab pada setiap aturan karena Pilkada merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu PPS harus melakukan pekerjaan dengan prinsip transparansi.

"Tidak boleh ada hal yang disembunyikan dari kerja keras ini dengan pemerintah setempat," harap Kepala Kesbangpol.

Pemerintah, tambahnya tidak ingin Pilkada tercederai apalagi oleh penyelenggara.