Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri

digtara.com - Aliansi warga NKRI menuntut dilakukan reformasi Polri.

Baca Juga:

• Harga Kebutuhan Pokok Jelang Nataru Masih Stabil, Kapolda Akan Terjunkan Satgas Pangan Jika Ada Hambatan
• Aparat Keamanan Siaga Antisipasi Bencana Alam Saat Hari Raya Natal dan Pergantian Tahun
• Kapal MV Kuala Mas Tenggelam di Perairan Bolok-Kupang

Aliansi ini terdiri dari berbagai lembaga di Jakarta, Makasar, Batam, Banda Aceh dan Kupang .

Organisasi dan pendukung Aliansi ini yakni Veronika Ata dari YKBH Justitia NTT, Sr.Laurentina PI (JPIC), Pdt.Emmy Sahertian (Yayasan Hanaf), Victor Manbait SH (Lakmas Cendana Wangi).

Torry Kuswardono (Yayasan PIKUL), Dominggus Elcid Li (IRGSC), Ridaya Laode Ngkowe-Jakarta, Cak Jimuha-Jakarta, Wahyu Susilo-Migrant Care

Selain itu KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang, Jaringan Safe Mingrant Kota Batam, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus-Batam, Muhamad Iqbal Arsyad-Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)-Makasar Sulawesi Selatan, Affan Ramli-Perkumpulan Prodeelat-Banda Aceh.

Bento-LSF Lyceum Kupang, Santos-BEM PBSI UMK, Joko Tafuli-BEM PBSI UMK, Julia Novrita-Jakarta serta Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Presiden PERMATA (Persaudaraan Mantan Tahanan).

Ada pula PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia).

Viktor Manbait dari Lakmas Cendana Wangi mengemukakan kalau kasus pemecatan Ipda Rudy Soik menyimpan tanda tanya besar.

"Mengapa seorang yang mengemban tugas kelembagaan dalam membuka kebocoran subsidi BBM untuk nelayan malah dipecat? Mengapa pemasangan police line yang mendapatkan persetujuan dari Kapolres Kota Kupang malah dikriminalkan oleh Polda NTT? Mengapa para Serse yang membuka kasus BBM malah dimutasi semua dari wilayah Polresta Kupang?," ujar Viktor pada Senin (14/10/2024).

Diakui kalau masyarakat sipil semakin gerah dengan kelambanan pemerintah RI dan DPR RI dalam melakukan reformasi total di tubuh Polri yang semakin hari semakin korup.

"Seharusnya momentum peristiwa Sambo membuat Polri lebih giat membenahi institusi kepolisan, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polri di tingkat Polda dan Polres, untuk memastikan aksi kriminal tidak terjadi di tubuh kepolisian," ujarnya.

Namun pembenahan itu belum terjadi karena masih saja ada "Sambo- Sambo kecil" di Polda dan Polres yang memanfaatkan kewenangannya sebagai penegak hukum mencari keuntungan dengan menimbun dan memperdagangkan BBM bersubsidi.

Disebutkan kalau pembangkangan yang dilakukan di Polda NTT ini aneh, karena Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak manapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam memperdagangkan BBM bersubsidi.