Aliansi Warga NKRI Tuntut Reformasi Polri

digtara.com - Aliansi warga NKRI menuntut dilakukan reformasi Polri.

Baca Juga:

• Polairud Polda NTT Koordinasi dengan Pertamina Tangani Tumpahan Minyak dan Oli Pasca Kapal Tenggelam
• Harga Kebutuhan Pokok Jelang Nataru Masih Stabil, Kapolda Akan Terjunkan Satgas Pangan Jika Ada Hambatan
• Aparat Keamanan Siaga Antisipasi Bencana Alam Saat Hari Raya Natal dan Pergantian Tahun

Aliansi ini terdiri dari berbagai lembaga di Jakarta, Makasar, Batam, Banda Aceh dan Kupang .

Organisasi dan pendukung Aliansi ini yakni Veronika Ata dari YKBH Justitia NTT, Sr.Laurentina PI (JPIC), Pdt.Emmy Sahertian (Yayasan Hanaf), Victor Manbait SH (Lakmas Cendana Wangi).

Torry Kuswardono (Yayasan PIKUL), Dominggus Elcid Li (IRGSC), Ridaya Laode Ngkowe-Jakarta, Cak Jimuha-Jakarta, Wahyu Susilo-Migrant Care

Selain itu KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang, Jaringan Safe Mingrant Kota Batam, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus-Batam, Muhamad Iqbal Arsyad-Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR)-Makasar Sulawesi Selatan, Affan Ramli-Perkumpulan Prodeelat-Banda Aceh.

Bento-LSF Lyceum Kupang, Santos-BEM PBSI UMK, Joko Tafuli-BEM PBSI UMK, Julia Novrita-Jakarta serta Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Presiden PERMATA (Persaudaraan Mantan Tahanan).

Ada pula PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia).

Viktor Manbait dari Lakmas Cendana Wangi mengemukakan kalau kasus pemecatan Ipda Rudy Soik menyimpan tanda tanya besar.

"Mengapa seorang yang mengemban tugas kelembagaan dalam membuka kebocoran subsidi BBM untuk nelayan malah dipecat? Mengapa pemasangan police line yang mendapatkan persetujuan dari Kapolres Kota Kupang malah dikriminalkan oleh Polda NTT? Mengapa para Serse yang membuka kasus BBM malah dimutasi semua dari wilayah Polresta Kupang?," ujar Viktor pada Senin (14/10/2024).

Diakui kalau masyarakat sipil semakin gerah dengan kelambanan pemerintah RI dan DPR RI dalam melakukan reformasi total di tubuh Polri yang semakin hari semakin korup.

"Seharusnya momentum peristiwa Sambo membuat Polri lebih giat membenahi institusi kepolisan, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polri di tingkat Polda dan Polres, untuk memastikan aksi kriminal tidak terjadi di tubuh kepolisian," ujarnya.

Namun pembenahan itu belum terjadi karena masih saja ada "Sambo- Sambo kecil" di Polda dan Polres yang memanfaatkan kewenangannya sebagai penegak hukum mencari keuntungan dengan menimbun dan memperdagangkan BBM bersubsidi.

Disebutkan kalau pembangkangan yang dilakukan di Polda NTT ini aneh, karena Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak manapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, termasuk jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam memperdagangkan BBM bersubsidi.

Ia menilai pemecatan Ipda Rudy Soik adalah korban dari kuatnya jaringan mafia BBM yang diduga dibekingi aparat keamanan, yang tidak Ingin pendapatan haram mereka terusik.

Aliansi Warga NKRI tuntut Reformasi Polri dengan ini menyatakan sikap meminta agar Presiden RI terpilih, DPR RI, dan Kompolnas RI serius melakukan reformasi di tubuh Polri agar kanker ganas korupsi dan penyelewengan kekuasaan di tubuh Polri segera dibasmi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

"Upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem Polri agar tidak mudah melakukan penyelewengan kekuasaan harus segera dilakukan secara nasional," tandasnya.

Langkanya BBM bersubsidi untuk para nelayan merupakan persoalan serius, sehingga segala jenis penyelewengan yang mengganggu harkat hidup nelayan perlu dibuka tanpa terkecuali.

"Untuk itu kami sebagai warga negara menuntut agar kasus amputasi total untuk unit Reskrim Polresta Kupang yang dilakukan Polda NTT yang sudah berlarut-larut sejak Juli 2024 inidiambil alih oleh 'badan yang bermartabat' yang ditunjuk oleh negara," ujarnya

Kuat dugaan keterlibatan oknum polisi dalam skandal BBM bersubsidi di wilayah NTT tak hanya merupakan persoalan oknum tetapi telah merupakan persoalan struktur dan lembaga kepolisian di Provinsi NTT.

Untuk itu kasus ini membutuhkan perhatian serius dari kepala negara saat ini maupun kepala egara terpilih.

Kelangkaan BBM bersubsi tak hanya dirasakan oleh nelayan NTT, tapi juga dirasakan warga yang berdiam di wilayah perbatasan (Kabupaten TTU, Belu, Malaka) hingga wilayah Kabupaten Sabu Raijua,Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat.

Kuat diduga kelangkaan BBM bersubsidi ini di Wilayah Timor Barat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini ada hubungannya dengan mafia BBM di wilayah NTT.

Untuk itu mereka meminta pemerintah serius menangani kasus mafia BBM.

Selain itu, Polda NTT dan Polres se-NTT perlu dibersihkan agar kembali mempunyai martabat.

Selain itu, mereka mendesak agar Polda NTT segera membatalkan putusan sidang kode etik tanggal 11 Oktober 2024 yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Ipda Rudy Soik, dan mengaktifkan kembali sebagai anggota Polri.

"Aliansi akan mengumpulkan seluruh kasus terkait kejanggalan penanganan kepolisian di seluruh Indonesia dan akan menyerahkan kepada Panitia Reformasi POLRI yang dibentuk oleh Kepala Negara terpilih," ujarnya.