Diskusi SIEJ Soroti Dampak Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

digtara.com - Diskusi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dengan berbagai organisasi lingkungan dan perwakilan masyarakat adat menyampaikan keprihatinan mereka terhadap dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, khususnya di kawasan Teluk Balikpapan.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Sebut Jokowi Bohong Soal IKN Kehendak Rakyat
• Beredar Video Belakang Istana IKN Tak Terurus, Warganet: Pantesan Mulyono Nggak Betah
• Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Hadiri Rapat dengan Presiden RI di IKN, Komitmen Sinergikan Kebijakan Pusat dan Daerah

Husein dari Forum Peduli Teluk Balikpapan menyoroti bahwa proyek pembangunan IKN telah menyebabkan pengurangan 1.800 hektare hutan mangrove di Teluk Balikpapan.

"Kawasan IKN sangat erat kaitannya dengan Teluk Balikpapan, tetapi tidak ada jaminan perlindungan untuk wilayah tersebut," ujar Husein, dalam diskusi yang digelar pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Hotel Four Points, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Mapaselle, Direktur Pokja Pesisir, juga menyatakan kekhawatiran nelayan lokal akan bernasib sama dengan nelayan Teluk Jakarta yang terpuruk akibat pembangunan. Ia memperingatkan agar Teluk Balikpapan tidak berubah menjadi tempat pembuangan limbah dari proyek IKN.

Sependapat dengan Mappaselle, Arman dari Pemuda Suku Balik mengkritik kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN, terutama terkait penghancuran situs-situs ritual yang sakral bagi mereka. "Masyarakat adat bukan titipan negara, tetapi titipan Tuhan. Mengapa hak lahan kami hanya sementara?" ujarnya.

Diskusi semakin hidup karena peserta diskusi dari terus mengizinkan agar diberi kesempatan bicara dan menyampaikan keberatan mereka soal pembangunan IKN.

Seny dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menambahkan bahwa dampak IKN dirasakan hingga ke luar kawasan, bahkan sampai ke daerah seperti Palu dan Donggala.

"Green Forest City hanya menjadi janji untuk menarik investasi. Dulu masyarakat mendapatkan air gratis, sekarang harus bayar," katanya, menyiratkan kekecewaan terhadap pengelolaan lingkungan dalam proyek ini.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, juga mengkritik adanya pengalihan tanggung jawab antara OIKN dan pejabat daerah. Ia menyoroti ironi kondisi Teluk Balikpapan yang dianggap berpotensi hilang sebagai salah satu pusat biodiversitas.

"Jangan mengajak kami bersabar hingga 2045. Kondisi Teluk Balikpapan saat ini sangat ironis, keanekaragaman hayatinya semakin terancam," katanya.