Ratusan Personil Polres Manggarai Barat Jaga 587 TPS

digtara.com - Sebanyak 300 personel Polres Manggarai Barat diturunkan untuk mengamankan 587 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Baca Juga:

• Kapolres Manggarai Barat Beri Bantuan Sembako Kepada Korban Kebakaran
• Polisi di Manggarai Barat Bantu Perbaiki Dermaga Apung Nelayan yang Rusak Diterjang Gelombang
• Simpan dan Pakai Narkoba, Dua Pedagang Ikan di Labuan Bajo-Manggarai Barat Diamankan Polisi

Polres Manggarai Barat pun menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemungutan dan rekapitulasi di TPS dalam rangka Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

Apel ini dipimpin Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, dihadiri Dandim 1612/Manggarai, Letkol Inf Budiman Manurung, Ketua KPU Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, Ketua Bawaslu Manggarai Barat, Maria Magdalena S. Seriang dan seluruh personel TNI-POLRI.

Apel ini merupakan manajemen Operasi Mantap Praja (OMP) Turangga 2024 untuk mengecek kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait, sebelum diterjunkan ke lapangan.

"Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pemungutan dan rekapitulasi suara, sehingga Pilkada serentak ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," kata Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang pada Minggu (24/11/2024) petang.

Untuk memperkuat pengamanan, Polres Manggarai Barat juga dibantu 31 personel Brimob Kompi 4 Batalyon B Pelopor Labuan Bajo.

Selain itu, 23 personel Staf Polda NTT juga disiagakan untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga.

"Pengamanan ketat ini merupakan bentuk komitmen Polres Manggarai Barat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat," sambungnya.

Mengenai kerawanan TPS, Kapolres Mabar menyebut kerawanan yang dimaksud bukan potensi konflik. Tetapi kerawanan karena kondisi geografis.

"Terkait TPS rawan, lebih kepada masalah geografis yaitu masalah jarak tempuh, kemudian pada saat pengiriman surat suara itulah yang kita nilai ada kerawanan. Terutama di pulau-pulau terpencil karena pengiriman surat suara melalui jalur laut," sebut Kapolres.