Polda NTT Segera Panggil Perusahaan Perekrut Calon AKAD Asal Kabupaten Alor-NTT

Unit TPPO berkoordinasi dengan RT setempat dan Bhabinkamtibmas sehingga korban pun dapat diserahkan ke ti. setelah membayar seluruh
hutang-hutang korban NRT sebesar Rp 7.000.000.

Baca Juga:

• Puluhan Sepeda Motor Milik Anggota Polda NTT Terjaring Razia Internal Propam
• Komisi III DPR RI Desak Mabes Polri Pecat Kapolres Ngada Non Aktif
• Mantan Kapolres Ngada Terlibat Kasus Pidana, Polda NTT Minta Maaf dan Janji Akan Tegakkan Hukum

Korban kemudian dititipkan pada RPTC Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh Penyidik Unit TPPO Ditreskrimum Polda NTT dan diterbangkan kembali ke
Kupang pada Sabtu, 1 Maret 2025 dengan pesawat Garuda Airlines.

Tim Unit TPPO Ditreskrimum Polda NTT kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak PT Tamara Gempita Utama pada Jumat 28 Februari 2025 di ruangan Subdit III Dit Tipid PPA dan PPA Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan bahwa korban merasa tertekan dan ingin pulang, namun pihak PT. Tamara Gempita Utama mewajibkan pembayaran biaya transportasi serta makan harian yang terus bertambah setiap hari.

"Tim Unit TPPO Ditreskrimum Polda NTT berkoordinasi dengan pihak RT setempat dan Babinkamtibmas untuk memastikan keselamatan korban. Setelah membayar seluruh hutang korban sebesar Rp. 7 juta, korban akhirnya dapat diserahkan kepada tim untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut," ungkap Kombes Pol. Henry di Polda NTT, Kamis (27/2/2025) lalu.

Korban dititipkan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial RI dan kembali ke Kupang pada Sabtu, 1 Maret 2025, menggunakan penerbangan Garuda Indonesia pukul 07.00 WIB.

Diakui kalau Polda NTT telah melayangkan undangan klarifikasi kepada pihak PT Tamara Gempita Utama.

"Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 28 Februari 2025, di ruangan Subdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," ujarnya.

Polda NTT akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik perekrutan tenaga kerja yang melanggar hukum, khususnya yang merugikan masyarakat NTT.

Kabid Humas Polda NTT mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur serta segera melapor jika mengetahui adanya indikasi TPPO.