Jelang Perdamaian Pasca Tawuran Antar Pemuda, Kapolres Alor Pimpin Rapat Persiapan

digtara.com - Polres Alor terus berupaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif pasca terjadinya konflik tawuran antar pemuda Desa Aimoli dan Desa Alaang, Kabupaten Alor.

Baca Juga:

• Sabtu Subuh, Dua Kelompok Pemuda di Kupang Terlibat Aksi Tawuran Menyebabkan Tiga Pemuda Terluka
• Polres Alor Fasilitasi Perdamaian Pasca Tawuran Pemuda Watatuku dan Mola
• Pemuda di Welai Timur Tawuran, Kapolres Alor Langsung Turun Lakukan Ini

Polres Alor menginisiasi rapat koordinasi Kesiapan perdamaian yang digelar pada Selasa (22/4/2025) di aula Kantor Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor.

Rapat dipimpin Kapolres Alor AKBP Nur Azhari dan dihadiri Wakapolres Alor Kompol Jeri Samzon Puling, Asisten I Pemkab Alor Ridwan Nampira, Kabag Tatapem, Del Odja, Camat Alor Barat Laut, Dael L.M.S. Alelang, kepala desa Aimoli dan Alaang, unsur Forkopimcam dan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua desa yang bertikai.

Kapolres Alor menegaskan bahwa kehadiran polisi dalam forum ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan solusi damai atas konflik yang telah terjadi.

"Kami hadir untuk membantu kedua kelompok besar ini, agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan damai sehingga keamanan, ketertiban, dan kehidupan ekonomi masyarakat kembali berjalan normal," ujar AKBP Nur Azhari.

Kapolres juga menyinggung bahwa dari tiga kasus konflik antar kampung/desa di Kabupaten Alor, dua di antaranya telah berhasil difasilitasi menuju perdamaian. Kini, tinggal permasalahan antara Desa Aimoli dan Alaang yang diharapkan juga bisa terselesaikan dengan baik.

Asisten I Pemkab Alor dalam penyampaiannya menekankan bahwa perdamaian harus lahir dari hati masing-masing pihak yang bertikai, bukan semata-mata karena keinginan pemerintah atau aparat penegak hukum.

Kepala Desa Alaang menyampaikan harapan agar perdamaian yang dirajut tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Desa Aimoli mengingatkan pentingnya menjalankan proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan menekankan bahwa proses hukum tetap harus berjalan secara adil.

Tokoh pemuda dan masyarakat dari kedua desa juga turut menyampaikan harapan, keresahan dan komitmen mereka terhadap proses perdamaian. Salah satu tokoh pemuda dari Aimoli menyinggung trauma akibat pelanggaran kesepakatan damai sebelumnya yang tidak dijalankan dengan baik.

Dari hasil rapat koordinasi ini, disepakati tiga poin penting sebagai langkah awal menuju perdamaian yakni koordinasi internal oleh para kepala desa bersama tokoh masyarakat, keluarga pelapor dan terlapor guna mencari solusi yang berakar dari suara hati warga masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Camat.