Ini Pesan-pesan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional BNPB 2019

digtara.com | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo mengatakan, forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dalam rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penganggulan Bencana (BNPB) tahun 2019 di Jatim Expo, Surabaya (2/2), Presiden menyampaikan enam arahan yang menjadi poin pokok pembahasan di Rakernas..

Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama.

“Misalnya di Nusa Tenggara Barat, yang dilanda gempa tahun 2018, ternyata juga pernah terjadi pada 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya. Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

“Bappeda harus paham hal ini. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang,” kata Jokowi di hadapan 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia.

Kedua, lanjutnya, pelibatan akademisi, pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.

Ketiga, apabila ada kejadian bencana maka otomatis Gubernur menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat.

Keempat, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat.

“Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi,” sambungnya.

Kelima, lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana.

Keenam, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana.

“Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempabumi,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga sempat bertanya kepada peserta. Presley Tampubolon, Kalaksa BPBD Kota Palu mengutarakan, hal yang paling sulit saat terjadi gempa di Palu pada hari pertama adalah koordinasi.

“Di hari-hari pertama, kedua, ketiga, adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua pihak terkait di lokasi bencana karena semua orang masing shock terkena gempa,” cerita Presley.

Kemudian, Tuti dari Bappeda Lhokseumawe, yang menceritakan belum siapnya perencanaan daerah karena tidak terbayang akan adanya tsunami sehingga Bappena tidak pernah merencanakan.

“Namun setelah itu Bappena merencanakan pembangunan wilayah dengan memperhatikan peta rawan bencana,” ujar Tuti.

Presiden berpesan, Bappenas dan Bappena agar merancang jalur evakuasi dan bangunan untuk melakukan penyelamatan dari tsunami.

“Pemerintah seringkali ketinggalan dari masyarakat, karena perencanaan belum ada, tetapi masyarakat sudah tinggal di sana. Tetapi, kita harus tegas dan tidak seperti dulu. Kita harus kerja cepat dan tidak bisa lagi kerja lambat. Sekali lagi, kita harus mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana alam di Indonesia” pesan Presiden.

Pada acara itu, hadir juga perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.