LBH Duga Keterlibatan PT. PLN Saat Penggusuran Warung Warga di Binjai

digtara.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menduga adanya keterlibatan PT. PLN atas penggusuran yang dilakukan oleh pihak TNI AD Kodam I Bukit Barisan terhadap beberapa warung warga di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Timbang Langkat, Kota Binjai. Penggusuran Warung Warga

Baca Juga:

• Oknum TNI yang Aniaya Remaja hingga Tewas Tak Ditahan, LBH Medan Duga Ada Privilege
• Sinergitas TNI-Polri Jelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H, Sub Brimob B Polda Sumut Tebingtinggi Gelar Acara Punggahan Bersama
• Mantan TNI AL Tembak Polisi saat Hendak Ditangkap, Ini Kasusnya

“Pihak PLN mencabut instalasi listrik yang ada di lahan. Padahal pemilik lahan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Alhasil lokasi gelap gulita. Itu adalah tindakan melawan hukum karena mencerabuti hak konsumen,” jelas Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Alinafiah Matondang, Sabtu kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, menyikapi hal tersebut LBH Medan beserta masyarakat masih menunggu itikad baik dari PLN. Namun jika tidak ada, akan diajukan somasi.

Sebelumnya, jelas Ali, mengatakan Kodam I Bukit Barisan bertindakan arogan atas penggusuran lima warung warga, salah satunya warung milik Kartono.

“Penggusuran yang dilakukan oleh TNI AD, yang dalam hal ini ialah Kodam I Bukit Barisan pada 12 November 2020 menunjukkan sikap arogan. Mereka bertindak sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas,” ungkapnya.

Baca: LBH Sebut Kodam I/BB Arogan Soal Penggusuran Warung Warga di Binjai

Saat itu, ujar Ali sembari menunjukkan video penggusuran, dirinya sempat berdebat dengan pihak Kodam karena tidak bisa menunjukkan dasar hukum atau surat perintah untuk melakukan penggusuran.

“Penggusuran oleh petugas Kodam I/BB ini berdalih mendapat perintah atasan dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT. Lee Property. Namun, sangat disayangkan itu tidak ada ditunjukkan sama sekali,” sebutnya.

Baca: Kodam I/BB-Polisi-Satpol PP Gelar Ops Yustisi Protkes Covid-19 di Depan RS Putri Hijau

Padahal legalitas tanah, jelas Ali, yang dikantongi oleh Kartono, berasal dari Surat Keputusan (SK) Gubernur sejak tahun 1969.

Oleh karena itu, warga yang terdampak merasa keberatan, terlebih karena Kodam I/BB tidak bisa menunjukkan surat perintah atasannya.

Percakapan di Video

Dari video yang diberikan oleh Ali, tampak cekcok mulut yang terjadi dengan personil TNI dari Kodam I/BB bernama HP Butar-Butar.

Terdengar percakapan dalam durasi 02.11 menit itu, pihak Kodam I/BB menyebutkan agar masyarakat, melalui kuasa hukumnya, dapat menggugat mereka di pengadilan.

“Tidak ada urusan kami menggugat anda. Anda yang menggugat kami ke pengadilan. Angkat, angkat semua angkat. Catat, angkat biar mereka gugat kita silahkan,” sepenggal percakapan HP Butar-Butar kepada Ali ketika ditanyakan soal bukti dasar penggusuran.

Selain itu, di teras warung, ibu bersama anak kecil mengucurkan air matanya meluapkan kesedihannya.

Baca: PTPN II Batal Lakukan Penggusuran Tanah Milik Warga Kwala Bekala

“Kami mau kerja di mana? Kami tinggal di sini. Coba aja ada dikit hati kalian. Tega kali memang kalian,” ucapnya dengan pilu.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.

LBH Duga Keterlibatan PT. PLN Saat Penggusuran Warung Warga di Binjai