Jamin Netralitas Polri, Kapoldasu: Tidak Netral, Ada Sanksi

digtara.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kembali menegaskan kalau Polri khususnya Polda Sumatera Utara (Sumut) netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Jamin Netralitas Polri, Kapoldasu: Tidak Netral, Ada Sanksi

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Tadi sudah saya pesan kepada anggota, untuk berfoto saja kepada siapapun (calon kepala daerah) tidak boleh,” sebutnya usai memimpin apel pergeseran pasukan (Serpas) dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2020 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Sabtu (5/12/2020).

Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa Polri khususnya Polda Sumatera Utara netral untuk pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. “Artinya menjamin netralitas untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah,” tegasnya.

Ia menyampaikan ada sanksi tegas terhadap anggota Poldasu yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada. “Sudah pasti ada sanksinya,” ucapnya.

Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nantinya, itulah yang terbaik menjadi pemimpin kepala daerah. “Siapapun yang terpilih Itulah putra putri terbaik di Sumut,” jelas Martuani.

Seperti diketahui, sebanyak 713 personil Polda Sumatera Utara ditugaskan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Kabupaten Nias Selatan (Nisel) untuk membantu pengamanan Pilkada serentak tahun 2020.

[ya]  Jamin Netralitas Polri, Kapoldasu: Tidak Netral, Ada Sanksi

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.